Politik Toleransi dan Pembangunan di Indonesia : Membaca Rencana Kerja Pemeritah

Tulisan ini merupakan kertas kerja International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). Dibagian dalam konferensi tahun 2014. Tulisan melihat bagaimana politik toleransi yang tergambar dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP).  Dua pendekatan ditemukan: kerukunan dan kebebasan beragama. Dalam RKP, negara masih mengurus soal sesat-tidaknya keyakinan warga negaranya, sesuatu yang seyogyanya dihindari.

Benar pelaksanaan konsep “negara Pancasila” tidak berarti negara tidak mengurus dan melayani urusan-urusan keagamaan warga negara. Tapi, pengelolaan tersebut tidak dapat –dan memang tidak mampu—masuk dalam perkara penilaian sesat-tidak atau resmi-tidaknya satu agama dan keyakinan.

Pelayanan atas satu agama, khususnya agama-agama besar, tidak boleh mendiskriminasi agama dan keyakinan lain. Diskriminasi itu tampak sekali terjadi dalam layanan Kementerian Agama terhadap agama di luar yang enam. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Aliran Kepercayaan. ”

Selengkapnya unduh di sini

Menjelajah Tiga Pulau di Utara Jakarta

Alamsyah M. Dja’far

pulau tidung

Pulau Tidung. Sumber birotravelpulautidung.com

Ditemani gerimis Sabtu siang akhir Januari lalu, kapal cepat Kerapu yang saya tumpangi membelah laut menuju Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Cuaca tak cukup bersahabat. Keluar dari mulut pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara, gelombang setinggi setengah meter sudah menghadang kapal berpenumpang 20 orang milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini. Tubuh kamipun dibanting-banting. Tiap kali kapal dihajar gelombang, sebagian besar penumpang berteriak kegirangan. Kebanyakan mereka wisatawan asal Jakarta yang akan berlibur di Pulang Tidung.“Hajar terus bang!” teriak salah seorang dari mereka pada nahkoda yang terus tancap gas. Sang Nahkoda berkacamata hitam itu senyum-senyum terprovokasi.

Baca lebih lanjut

An Indonesia we can take pride in

 Alamsyah M. Dja’far

Jakarta – A bomb exploded in a Buddhist temple in West Jakarta, injuring three people last month. Not long after, a Christian female ward chief in South Jakarta, Susan Jasmine Zulkifli, was forced to step down by a petition signed by 2,300 locals.

It is imperative we ask ourselves what is causing this violence and discrimination, and what can be done to stop it in order to reclaim Indonesia’s long history of religious diversity and tolerance.

A 2012 report by the Wahid Institute reports 278 cases of violation of the religious rights of minority groups , particularly Christians and groups considered deviant by the Sunni Muslim majority, such as the Shi’a and the Ahmadiyya (a Muslim community founded by Ghulam Ahmad in 1889 in India), by state and non-state actors.

Baca lebih lanjut

Tak Susah Menulis Berita

Tak Susah Menulis Berita*

Alamsyah M. Dja’far**

Sebagian kita sebetulnya seorang pembuat dan penulis berita. Setiap hari kita biasa berbagi cerita dan saling menginformasikan, lisan dan tulisan. Kita biasa omong dengan teman tentang masalah kita, menulis kata dalam pesan singkat, atau menulis status di media jejaring sosial seperti facebook atau twitter. Jadi, kita sesungguhnya punya dasar dan pengalaman menulis berita.

Baca lebih lanjut

Meraba Konflik Umat Beragama

Meraba Konflik Umat Beragama*

Oleh Alamsyah M. Dja’far**

“Membicarakan agama, bukan hanya memerlukan usaha keras, tapi juga cukup nyali.” Jacques Waardenburg

 Konflik memang tak sama dengan kekerasan. Tapi dari konflik yang tak terkelola, kekerasan bermula. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) elektronik, konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, pertentangan. Konflik sosial maknanya, pertentangan antaranggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan.[1] Sementara kekerasan perihal yang bersifat, berciri keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan juga bisa bermakna paksaan.[2]

Baca lebih lanjut

Tanpa Pancasila, Indonesia Bubar!

Einar_sitompul_gusdurian_jakartaJika Soeharto melihat Pancasila sebagai ideologi terutup, pada Gus Dur justru menjadi ideologi terbuka, pemikiran yang lestrasi, dan akan berguna membangun Indonesia. Gusdur melihat Pancasila dalam dimensi etis, sebagai nilai-niali kemaslahatan bersama

Wahidinstitute.org. Einar terperanjat sesaat ketika ditelpon seseorang. “Pak Einar Calon kita!,” kata suara di ujung telpon. Yang Einar tahu, calon Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) sudah ditentukan sebelumnya. Dan itu bukan dia.

“Mengapa bisa saya?” tanya Einar

“Kau disebut Gus Dur dalam pidato. Kau harus datang ke forum,” jawab penelpon.

Einar lalu mengerti. Kepada penelpon, ia mengatakan. Karena rapat gereja sudah menominasikan calon, ia akan datang ke forum dan bersedia maju jika pimpinan Eporus setuju dan bersedia mengganti calonnya. Tak lama pimpinan eporus datang. Tapi tetap memilih calon awal dan tak ganti pilihan.

Baca lebih lanjut

Memangkas Rantai Kekerasan atas Nama Agama

Alamsyah M Dja’far* | Sabtu, 16 Maret 2013 – 11:38:28 WIB

Kekerasan atas nama agama—semestinya selalu dipandang sebagai yang tak berwajah tunggal.

Omongan Mary McCarthy ada benarnya. “Dalam kekerasan, kita lupa siapa kita,” kata novelis perempuan Amerika ini. Jika ajaran dasar setiap agama dan keyakinan melarang, mengapa kekerasan justru dilakukan, bahkan dengan simbol-simbol keagamaan?

Jika ia identik dengan kebodohan, mengapa justru dilakukan oleh orang-orang terdidik dan terpelajar? Mungkin itu, dalam kekerasan kita memang betul-betul lupa siapa kita sesungguhnya. Kekerasan tak kenal latar belakang agama, pendidikan, etnis, dan lain-lain.

Baca lebih lanjut