Politik Toleransi dan Pembangunan di Indonesia : Membaca Rencana Kerja Pemeritah

Tulisan ini merupakan kertas kerja International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). Dibagian dalam konferensi tahun 2014. Tulisan melihat bagaimana politik toleransi yang tergambar dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP).  Dua pendekatan ditemukan: kerukunan dan kebebasan beragama. Dalam RKP, negara masih mengurus soal sesat-tidaknya keyakinan warga negaranya, sesuatu yang seyogyanya dihindari.

Benar pelaksanaan konsep “negara Pancasila” tidak berarti negara tidak mengurus dan melayani urusan-urusan keagamaan warga negara. Tapi, pengelolaan tersebut tidak dapat –dan memang tidak mampu—masuk dalam perkara penilaian sesat-tidak atau resmi-tidaknya satu agama dan keyakinan.

Pelayanan atas satu agama, khususnya agama-agama besar, tidak boleh mendiskriminasi agama dan keyakinan lain. Diskriminasi itu tampak sekali terjadi dalam layanan Kementerian Agama terhadap agama di luar yang enam. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Aliran Kepercayaan. ”

Selengkapnya unduh di sini