Tanpa Pancasila, Indonesia Bubar!

Einar_sitompul_gusdurian_jakartaJika Soeharto melihat Pancasila sebagai ideologi terutup, pada Gus Dur justru menjadi ideologi terbuka, pemikiran yang lestrasi, dan akan berguna membangun Indonesia. Gusdur melihat Pancasila dalam dimensi etis, sebagai nilai-niali kemaslahatan bersama

Wahidinstitute.org. Einar terperanjat sesaat ketika ditelpon seseorang. “Pak Einar Calon kita!,” kata suara di ujung telpon. Yang Einar tahu, calon Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) sudah ditentukan sebelumnya. Dan itu bukan dia.

“Mengapa bisa saya?” tanya Einar

“Kau disebut Gus Dur dalam pidato. Kau harus datang ke forum,” jawab penelpon.

Einar lalu mengerti. Kepada penelpon, ia mengatakan. Karena rapat gereja sudah menominasikan calon, ia akan datang ke forum dan bersedia maju jika pimpinan Eporus setuju dan bersedia mengganti calonnya. Tak lama pimpinan eporus datang. Tapi tetap memilih calon awal dan tak ganti pilihan.

Continue reading “Tanpa Pancasila, Indonesia Bubar!”

Pluralisme

Sebagai gerakan agaknya pluralisme masih akan menghadapi tantangan yang tak enteng di tahun mendatang. Seperti tahun lalu, fatwa ulama masih akan dipakai masyakarat untuk menyelesaikan kasus kebergamaan yang dianggap aneh, apalagi sesat. Kasus terbaru, Lia “Eden” Aminudin. Entah dengan kasus “sholat bersiul” ala Pak Tua yang terjadi baru-baru ini. Semoga ia tak mengalami nasib serupa.

 

Sebenarnya, tak ada yang salah dengan keinginan ulama mengeluarkan fatwa atau rekomendasi (taushiyyah). Yang bermasalah justru lebih pada tak jelasnya batasan di mana peran dan wewenang ulama (agama) dan negara (hukum). Selama ini oleh masyarakat fatwa bisa dijadikan sebagai fakta hukum untuk memvonis seseorang atau sekelompok orang dengan pasal karet: menodai, menghina agama, atau meresahkan. Kadang atas dugaan itu pula, aparat keamanan dan pengadilan menghukumi mereka. Padahal, sesat tidaknya seseorang tak bisa dijadikan fakta hukum. Yang bisa adalah ketika seseorang atau sekelompok orang terkait perkara pidana: mengancam keselamatan orang, melakukan tindak kekerasan, melakukan kebohongan publik, mengambil paksa hak orang lain, membunuh, mencuri dan seterusnya.

 

Continue reading “Pluralisme”