Politik Toleransi dan Pembangunan di Indonesia : Membaca Rencana Kerja Pemeritah

Tulisan ini merupakan kertas kerja International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). Dibagian dalam konferensi tahun 2014. Tulisan melihat bagaimana politik toleransi yang tergambar dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP).  Dua pendekatan ditemukan: kerukunan dan kebebasan beragama. Dalam RKP, negara masih mengurus soal sesat-tidaknya keyakinan warga negaranya, sesuatu yang seyogyanya dihindari.

Benar pelaksanaan konsep “negara Pancasila” tidak berarti negara tidak mengurus dan melayani urusan-urusan keagamaan warga negara. Tapi, pengelolaan tersebut tidak dapat –dan memang tidak mampu—masuk dalam perkara penilaian sesat-tidak atau resmi-tidaknya satu agama dan keyakinan.

Pelayanan atas satu agama, khususnya agama-agama besar, tidak boleh mendiskriminasi agama dan keyakinan lain. Diskriminasi itu tampak sekali terjadi dalam layanan Kementerian Agama terhadap agama di luar yang enam. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Aliran Kepercayaan. ”

Selengkapnya unduh di sini

Iklan

Sekali Lagi Soal Islam dan Pancasila

Sekali Lagi Soal Islam dan Pancasila *

 Oleh Alamsyah M. Dja’far

 Tanpa Pancasila negara akan bubar. Pancasila adalah seperangkat asas dan ia akan ada selamanya. Ia adalah gagasan tentang negara yang harus kita miliki dan kita perjuangkan. Dan Pancasila ini akan saya pertahankan dengan nyawa saya. Tak peduli apakah dia dikebiri angkatan bersenjata atau dimanipulasi umat Islam, disalahgunakan oleh keduanya.

(KH. Abdurrahman Wahid, 1992)[1]

Continue reading “Sekali Lagi Soal Islam dan Pancasila”

Sidang Uji Materi PNPS 1965; Jangan Ambil yang Enak-enak Saja

Oleh Alamsyah M. Dja’far

Dalam beberapa kali sidang Sidang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD sering melempar guyon. Dengar saja guyonannya pada Rabu pertengahan Februari lalu (17/02). “Saya pernah mengatakan itu ketika membahas Undang-Undang Mahkamah Agung dulu, ini orang Mahkamah Agung ini enak aja, kalau urusan gaji dia memberi contoh Singapura, tapi kalau urusan jam kerja memberi contoh Pakistan, lalu mau ambil yang enak-enak saja.” Hadirin yang ada di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan balkon tertawa.

Continue reading “Sidang Uji Materi PNPS 1965; Jangan Ambil yang Enak-enak Saja”

Setop Penutupan Gereja!

Oleh : Alamsyah M Dja’far

Di sebuah tanah kosong di Kampung Ciketing Asem, Kecamatan Mustikajaya, Bekasi, sekitar 200 jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah, Kota Bekasi, menggelar kebaktian di bawah pohon rambutan. Kegiatan ini dijaga ketat puluhan anggota Satpol PP dan Kepolisian Polres Metro Bekasi. Ketika menggelar puji-pujian, massa dari warga sekitar yang menolak pendirian gereja berteriak-teriak agar jemaat HKBP bubar.
Continue reading “Setop Penutupan Gereja!”

Membatasi Kebebasan Beragama?

Oleh: Alamsyah M. Dja’far

___

Judul       : Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan; Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip  dan Praktek
Penulis      : Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr. Bahia G. Tahzib Lie, Eds., Refael Edy Bosko, dkk (pen)
Tebal      :  xvii + 829
Penerbit :  Kanisius, Yogyakarta 2010. Diterbitkan atas kerjasama BYU International Central for Law and Religion  Studies, Provo, Utah, USA; The Norwegian Centre for Human Rights University of Oslo Norway; dan   The Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs.
—-

Uji materi PNPS 1965 tentang Penodaan Agama yang dilakukan sejumlah NGO dan perorangan sejak Nopember tahun lalu silam menyedot perhatian publik. Pemohon menilai undang-undang ini melanggar hak mendasar yang dilindungi konstitusi. Gelombang penolakan atas pencabutan beleid yang diteken di era Soekarno ini muncul di sejumlah daerah. Setiapkali sidang, beberapa ormas keagamaan seperti FPI, FUI, dan HTI selalu rajin menggelar aksi penolakan.

Continue reading “Membatasi Kebebasan Beragama?”