Politik Toleransi dan Pembangunan di Indonesia : Membaca Rencana Kerja Pemeritah

Tulisan ini merupakan kertas kerja International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). Dibagian dalam konferensi tahun 2014. Tulisan melihat bagaimana politik toleransi yang tergambar dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP).  Dua pendekatan ditemukan: kerukunan dan kebebasan beragama. Dalam RKP, negara masih mengurus soal sesat-tidaknya keyakinan warga negaranya, sesuatu yang seyogyanya dihindari.

Benar pelaksanaan konsep “negara Pancasila” tidak berarti negara tidak mengurus dan melayani urusan-urusan keagamaan warga negara. Tapi, pengelolaan tersebut tidak dapat –dan memang tidak mampu—masuk dalam perkara penilaian sesat-tidak atau resmi-tidaknya satu agama dan keyakinan.

Pelayanan atas satu agama, khususnya agama-agama besar, tidak boleh mendiskriminasi agama dan keyakinan lain. Diskriminasi itu tampak sekali terjadi dalam layanan Kementerian Agama terhadap agama di luar yang enam. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Aliran Kepercayaan. ”

Selengkapnya unduh di sini

Iklan

An Indonesia we can take pride in

 Alamsyah M. Dja’far

Jakarta – A bomb exploded in a Buddhist temple in West Jakarta, injuring three people last month. Not long after, a Christian female ward chief in South Jakarta, Susan Jasmine Zulkifli, was forced to step down by a petition signed by 2,300 locals.

It is imperative we ask ourselves what is causing this violence and discrimination, and what can be done to stop it in order to reclaim Indonesia’s long history of religious diversity and tolerance.

A 2012 report by the Wahid Institute reports 278 cases of violation of the religious rights of minority groups , particularly Christians and groups considered deviant by the Sunni Muslim majority, such as the Shi’a and the Ahmadiyya (a Muslim community founded by Ghulam Ahmad in 1889 in India), by state and non-state actors.

Continue reading “An Indonesia we can take pride in”

Meraba Konflik Umat Beragama

Meraba Konflik Umat Beragama*

Oleh Alamsyah M. Dja’far**

“Membicarakan agama, bukan hanya memerlukan usaha keras, tapi juga cukup nyali.” Jacques Waardenburg

 Konflik memang tak sama dengan kekerasan. Tapi dari konflik yang tak terkelola, kekerasan bermula. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) elektronik, konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, pertentangan. Konflik sosial maknanya, pertentangan antaranggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan.[1] Sementara kekerasan perihal yang bersifat, berciri keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan juga bisa bermakna paksaan.[2]

Continue reading “Meraba Konflik Umat Beragama”

Memangkas Rantai Kekerasan atas Nama Agama

Alamsyah M Dja’far* | Sabtu, 16 Maret 2013 – 11:38:28 WIB

Kekerasan atas nama agama—semestinya selalu dipandang sebagai yang tak berwajah tunggal.

Omongan Mary McCarthy ada benarnya. “Dalam kekerasan, kita lupa siapa kita,” kata novelis perempuan Amerika ini. Jika ajaran dasar setiap agama dan keyakinan melarang, mengapa kekerasan justru dilakukan, bahkan dengan simbol-simbol keagamaan?

Jika ia identik dengan kebodohan, mengapa justru dilakukan oleh orang-orang terdidik dan terpelajar? Mungkin itu, dalam kekerasan kita memang betul-betul lupa siapa kita sesungguhnya. Kekerasan tak kenal latar belakang agama, pendidikan, etnis, dan lain-lain.

Continue reading “Memangkas Rantai Kekerasan atas Nama Agama”

Misbahul Wathan

Misbahul Wathan, yang berarti Pelita Tanah Air, merupakan madrasah yang didirikan mantan ketua PBNU (1950-1954) dan Menteri Agama sejak Kabinet Hatta, KH. Masjkur, tahun 1923 di Singosari, Malang, Jawa Timur.

Mula-mula, sekolah ini hanya menerima beberapa siswa laki-laki.  Saat itu belajar bersama antara laki-laki dan perempuan bukan pemandangan lazim. Bau sekitar tahuna 1933an, siswa perempuan dibolehkan belajar bersama dengan laki-laki, dengan pemisah selembar papan, yang dikenal dengan nama satir.

Continue reading “Misbahul Wathan”

Melanjutkan Gagasan Kebudayaan Gus Dur (Mengenang 1000 Hari Gus Dur)

Oleh Alamsyah M. Dja’far*

Gus Dur memang pergi sejak 1000 hari lalu. Namun gema pikiran dan sejarah perjuangannya jelas masih terdengar kencang. Kisah keberaniannya memperjuangkan demokrasi dan toleransi menempel di dinding-dinding media jejaring sosial, diulas media-media umum, diomongkan di warung-warung kopi dan forum-forum diskusi. Perayaan 1000 hari meninggalnya presiden ke-4 itu bertebaran di sejumlah daerah. Digelar denan dengan beragam cara oleh orang-orang dari beragam agama dan keyakinan.

Continue reading “Melanjutkan Gagasan Kebudayaan Gus Dur (Mengenang 1000 Hari Gus Dur)”

Manusia Multi Dimensi Membaca Karya-Karya KH. Abdurrahman Wahid

Alamsyah M. Dja’far

Mengamati sepak terjang dan ragam pikiran KH. Abdurrahman Wahid sepertinya akan membawa kita pada sebuah kesimpulan: Gus Dur, manusia multidimensi. Pernyataan ini mengingatkan kita pada sebuah karya berpengaruh filsup Jerman-Yahudi anggota Frankfurt School, Herbert Marcuse: One-Dimensional Man.

Sebagai manusia era modern, Gus Dur berhasil membuktikan dirinya melintasi jebakan modernitas sebagaimana penggambaran kritis tokoh berpengaruh dalam gerakan Kiri Baru di buku yang terbit pada 1964 itu. Salah satu kritik Marcuse terhadap era yang disebut advanced industrial society ini adalah bahwa ia menghadirkan kebutuhan-kebutuhan palsu yang mengintegrasikan individu-individu ke dalam sistem produksi dan konsumsi melalui media massa, iklan, manajemen industri, dan mode pemikiran kontemporer.

Continue reading “Manusia Multi Dimensi Membaca Karya-Karya KH. Abdurrahman Wahid”