The Wahid Insitute Nilai Bupati Bekasi Sengaja Langgar Hak Beragama

Jurnas.com | THE Wahid Institut menyatakan keprihatinannya atas pembongkaran gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Setu, Kabupaten Bekasi oleh pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Pertama-tama kami menyatakan rasa prihatin yang mendalam atas dibongkarnya gereja HKBP di Setu. Pada malam Kamis, sebelum esok harinya di bongkar, mba Yeni Wahid sebagai direktur The Wahid Institute mengeluarkan sikap dengan tegas menyatakan jangan bongkar gereja HKBP Setu, karena itu jelas melanggar hak beragama,” kata peneliti The Wahid Institute, Alamsyah M. Djafar, saat konferensi pers di Wisma PGI, Jl. Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/3).

Alamsyah menilai, Bupati Bekasi bukan hanya tidak komitmen dalam menjamin kebebasan dan keamaan beragama, tetapi juga sengaja melakukan pelanggaran hak beragama. Karenanya, partai politik yang mendukung sang Bupati, dalam hal ini Golkar, harus bertanggungjawab atas peristiwa pembongkaran gereja HKBP Setu.

“Jadi, sekali lagi kami nyatakan bahwa ini bukan hanya soal tidak komitmen menjamin kebebasan beragama, tetapi dengan sengaja melakukan pelanggaran,” ujarnya.

Selain itu, The Wahid Institute juga mempertanyakan komitmen dari Kementerian Agama. Alamsyah mencontohkan, pada saat sebuah masjid di Medan dirobohkan, saat itu Menteri Agama langsung terjun ke lokasi kejadian, bahkan mengajak jemaah beribadah bersama di reruntuhan. “Nah, selaku Menteri Agama, semestinya dia juga melakukan hal yang sama terhadap teman-teman non-muslim, khususnya gereja HKBP di Setu,” katanya.

Karenanya, secara tegas The Wahid Institute menyatakan bahwa masalah perobohan gereja HKBP Setu pada akhirnya bukan hanya soal muslim dan non-muslim, namun lebih jauh adalah persoalan keadilan.

Alamsyah lantas mempertanyakan, apakah masjid-masjid dan bangunan rumah ibadah lainnya semua sudah mempunyai surat ijin mendirikan bangunan (IMB)?

“Kita mau serius dan menghormati hukum. Maka, sekali lagi ini bukan soal musli dan non-muslim, tapi dimana letak penghormatan terhadap hukum itu sendiri. Di situlah pemerintah persis gagal melindungi hak kebebasan beragama,” kata Alamsyah.

Sumber : http://www.jurnas.com/news/85725/The_Wahid_Insitute_Nilai_Bupati_Bekasi_Sengaja_Langgar_Hak_Beragama/1/Sosial_Budaya/Religi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s