RUU Ormas Ancam Kemerdekaan Beragama

Tak hanya kebebebasan berserikat dan berorganisasi, jaminan kebebasan beragama di Tanah Air juga bakal terancam jika RUU Ormas disahkan.

Jakarta-wahidinstitute.org. Tak hanya kebebebasan berserikat dan berorganisasi, jaminan kebebasan beragama di Tanah Air juga bakal terancam jika RUU Ormas disahkan. RUU di antaranya melarang organisasi, berbadan hukum maupun tidak, menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas.

Larangan ini dinilai mengancam organisasi-organisasi sosial keagamaan yang selama ini biasa menerima donasi tanpa identitas jelas seperti yang dilakukan di masjid atau gereja-gereja. “Di masjid tak boleh ada lagi sumbangan dengan menyebut ‘dari Hamba Allah’,” terang Alamsyah M. Dja’far peneliti The Wahid Institute (WI) dalam Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) di  Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Senin (18/2).

Alamsyah menambahkan, RUU juga memuat pasal yang jelas-jelas berpotensi mengancam kebebasan beragama dan bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Ia merujuk pasal 61 ayat (2) dalam draf RUU. Pasal itu menyebut, ormas dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan, dan atau penodaan terhadap agama yang diakui di Indonesia. “Pasal ini bertentangan dengan keputusan MK terkait Uji Materi PNPS 1965. MK menyatakan tak ada lagi istilah agama diakui dan tidak diakui. Pasal ini juga ancaman bagi kelompok minoritas seperti Syiah,” tandasnya.

Dalam siaran pers bersama yang dibacakan Fransisca Fitri Direktur Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA)  yang juga koordinator Koalisi mendesak agar menghentikan pembahasan dan pengesahan RUU tersebut. Koalisi justru mendorong pembahasan RUU Perkumpulan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014 sebagai langkah yang lebih punya dasar. “Pemerintah dan DPR justru mengacaukan sistem hukum dan mengganggu independensi sistem peradilan Indonesia dalam menentukan keabsahan suatu perikatan termasuk di dalamnya badan hukum,” terangnya.

Di tengah penolakan, DPR sejauh ini bersikukuh mengesahkan RUU. “Tak ada satu pasal pun yang membatasi atau mempersulit orang berorganisasi, mulai dari syarat berormas, prosedur pendaftaran dan statusnya, meskipun banyak usul dari daerah-daerah agar itu dipersulit,” jelas Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain, di Jakarta, Jumat (15/4) seperti dikutip media.

Koalisi Kebebasan Berserikat sejauh ini merupakan jaringan NGO yang sering menyuarakan kritik tajam dan penolakan terhadap kehadiran RUU. Dalam siaran pers siang itu, sejumlah NGO yang membubuhkan tanda tangan antara lain Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA), Pusat Studi Hukum &  Kebijakan Indonesia (PSHK), The Wahid Institute (WI), Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Indonesia Parliamentary Center (IPC), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Kelompok Peduli Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Keppak Perempuan), Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), Yayasan Bina Desa, Indonesia Corruption Watch (ICW), Human Rights Working Group (HRWG), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Green Peace Indonesia, Arus Pelangi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Perempuan AMAN []

Sumber : http://www.wahidinstitute.org | Senin, 18 Februari 2013 06:30

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s