Sekali Lagi Soal Islam dan Pancasila

Sekali Lagi Soal Islam dan Pancasila *

 Oleh Alamsyah M. Dja’far

 Tanpa Pancasila negara akan bubar. Pancasila adalah seperangkat asas dan ia akan ada selamanya. Ia adalah gagasan tentang negara yang harus kita miliki dan kita perjuangkan. Dan Pancasila ini akan saya pertahankan dengan nyawa saya. Tak peduli apakah dia dikebiri angkatan bersenjata atau dimanipulasi umat Islam, disalahgunakan oleh keduanya.

(KH. Abdurrahman Wahid, 1992)[1]

Dari liputan media, saya mengikuti sebuah diskusi, yang menurut saya penting dan kontekstual dengan apa yang hendak kita diskusikan hari ini. Diskusi itu bertajuk “Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam” yang diselenggarakan Megawati Institute, Agustus 2011. Megawati Institute, adalah lembaga think tank yang fokus pada ideologi kerja (working ideology) Pancasila 1 Juni 1945 dan 4 pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) dengan merangkul pemikiran kaum cendekiawan, diketuai langsung Mantan Presiden RI Megawati Soekarno Putri.

Diskusi ini menarik lantaran tak hanya memotret sikap kelompok-kelompok islamis mengenai dasar negara, tapi juga mempertontonkan perubahan strategi dalam meletakan Syariat Islam di bingkai Pancasila, sekaligus sejumlah problem yang tengah kita hadapi dewasa ini. Namun persis di sini ia memberi sinyal adanya problem mendasar kehidupan berbangsa bernegara.

Pergulatan Pancasila dari Waktu ke Waktu

Bagi sebagian orang, diskusi tentang Pancasila mungkin tak lagi menarik. Tema terasa ini mengulang-ngulang dari waktu ke waktu. Alasan itu ada benarnya. Sejak negara ini akan dibentuk hingga sekarang, pergulatan soal Pancasila tak pernah mati, dan kemungkinan akan terus berlanjut seiring muncul problem-problem kebangsaan dan kenegaraan.

Merujuk pembagian sejarawan Asvi Warman Adam, misalnya, pergumulan tentang Pancasila itu bisa dibagi dalam empat gelombang.[2] Pertama, gelombang penciptaan yang dimulai pada 1 Juni 1945 ketika Soekarno berpidato di depan sidang BPUPKI menjawab pertanyaan ketua sidang Radjiman Wedyodiningrat.  Pada 22 Juni 1945 tim Sembilan yang diketuai Soekarno memasukan tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun saat disahkan pada 18 Agustus 1945, atas peran Muhammad Hatta tujuh kata dihapus.

Kedua, gelombang perdebatan yang dimulai dengan pembentukan Konstituante paca pemilu 1955 yang bertugas merancang undang-undang dasar. Konstituante terbelah dua. Fraksi Islam diwakili M. Natsir dan Hamka yang mengajukan Islam  sebagai pilihan. Sedang partai-partai nasionalis dan komunis mempertahankan pancasila. Tak ada yang mampu mencapai 2/3 jumlah suara, pada 5 Juli 1959 Soekarno mengeluarkan dekrit pembubaran Konstituante dan menyatakan kembali ke UUD 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945.

Ketiga, gelombang rekayasa di masa Soeharto. Di masa ini Pancasila dijadikan asas tunggal untuk partai dan organisasi kemasyarakatan. Pada 13 April 1968 dikeluarkan Keputusan Presiden tentang rumusan resmi pancasila. Tahun 1968 didirikan laboratorium pancasila di malang dan tiga tahun kemudian diterbitkan bersamaan dengan dokumen berisi sikap ABRI tentang Pancasila. Ideologi disosialisikan melalui P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), yang dalam 10 tahun telah berhasil menatar sekitar 72 juta warga negara.

Keempat, gelombang penemuan kembali. Gelombang ini dimulai saat reformasi. Di masa ini P4 dihapus.  Tampak pula, kata Pancasila di masa-masa ini terasa using dan bias Orde Baru. Namun belakangan sejumlah masalah yang terus mendera Indonesia dan ancaman disintegrasi bangsa dan merebaknya gerakan yang berusaha menggantikan Pancasila, pembicaraan mengenai Pancasila kembali menjadi penting. Dalam situasi dan tantangan semacam itu debat mengenai Pancasila dan syariat Islam yang diselenggarakan Megawati Institute tadi penting untuk kita lanjutkan.

Dalam diskusi di Megawati Institut itu, Sekretaris Majelis Syuro Front Pembela Islam (FPI) Muhsin Alatas yang menjadi salah seorang pembicara menegaskan, Pancasila dan UUD 1945 tak boleh dikultuskan. Karena produk manusia, Pancasila bahkan bisa ditinggalkan jika tak lagi relevan. Meski demikian diakuinya pula, Pancasila karya besar pendiri republik yang tetap relevan.

Dengan tekanan berbeda, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto melontarkan hal senada. Sebagai seperangkat gagasan filosofis, Pancasila dinilainya ideal, namun tak mencukupi untuk mengatur masyarakat Indonesia. Problemnya, justru ada pada sistem yuridis di bawahnya. Dalam praktiknya, kata Ismail, Pancasila ini selalu dimaknai sesuai “selera” penguasa.

Pernyataan terakhir ini tampaknya sejalan dengan penilaian KH. Abdurrahman Wahid, akrab disapa Gus Durm tentang tafsir negara atas Pancasila. Menurutnya, tercapainya penyelesaian formal untuk menerima pancasila sebagai ideologi negara, tidak menghilangkan benturan berbagai kepentingan untuk “mengamankan” Pancasila dari “penyimpangan” pihak lain yang berbeda kepentingan politik. Baik di masa perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan (1945-1949), masa Demokrasi Liberal (1950-1959), masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966) maupun di masa Orde Baru sejak 1966, pengamanan ideologi itu senantiasa mengambil bentuk penguasaan aparat pemerintahan dari kelengkapan negara dan “mendayagunakannya” bagi perumusan “penafsiran yang benar” atas ideologi negara.[3]

Pancasila dan Islamisasi Regulasi

Bagi saya, dari pernyataan HTI dan FPI ini memunculkan kesan, aspirasi memasukan “rasa” syariat Islam dalam Pancasila agaknya sudah tak lagi menjadi pilihan strategis kelompok-kelompok keagamaan ini. Kekhawatiran munculnya kembali tuntutan Piagam Jakarta dengan demikian mungkin boleh jadi tak cukup berdasar. Pengalaman masa lalu mengajarkan mereka, aspirasi ini nyatanya mudah kandas. Apalagi sejumlah survei belakangan ini menunjukkan, publik Indonesia masih percaya Pancasila adalah pilihan ideal dasar Negara.

Namun, aspirasi syariat Islam jelas tak akan hilang. Sejauh persoalan-persoalan paling mendasar seperti masalah kemiskinan dan lemahnya penegakan hukum dirasakan publik muslim, aspirasi itu tetap hidup. Eskalasinya bahkan bisa meningkat manakala kesenjangan dan problem-problem itu makin dalam dan melebar.

Maka kita bisa melihat meski gagal di pusat, aspirasi tersebut bergeser ke level daerah melalui payung kebijakan otonomi daerah dengan munculnya perda-perda bernuansa syariat Islam. Pada saat yang sama muncul pula gejala islamisasi undang-undang. Sejumlah undang-undang bernuansa Islam lahir. Misalnya, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, atau UU No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Saat ini juga tengah digodok RUU Jaminan Produk Halal.

Tentu tak selalu ada andil kelompok-kelompok seperti HTI dan FPI dalam kelahiran UU di atas tadi. Hanya saja bisa dilihat, lahirnya UU tersebut juga menunjukan adanya irisan antara kelompok di atas dengan aspirasi yang muncul dalam kelompok silent majority (mayoritas diam) yang beriringan dengan kepentingan partai politik dan birokrasi.

Dalam konteks demokrasi, sejauh tak dilakukan dengan jalan kekerasan, aspirasi semacam ini jelas bukan “anak haram”. Ia mendapat ruang. Dan dalam kerangka itu pula, Pancasila bisa ditafsir ulang.

Dengan alasan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler tetapi Pancasila, maka proses “islamisasi regulasi” –usaha memasukan doktrin Islam dalam regulasi— diyakini hal yang konstitusional. Upaya hukum itu juga dinilai sebagai hak umat Islam dalam menjalankan keyakinan yang juga mesti dijamin negara.

Prinsip Pengelolaan Regulasi Agama

Alasan di atas sebetulnya tak sepenuhnya bisa diterima. Idealnya, UU tak bisa mengatur secara spesifik doktrin atau keyakinan khas agama tertentu seperti yang ada dalam UU Zakat atau Haji. Bukankah salah satu ciri UU bersifat umum, tak ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu, melainkan berlaku untuk siapapun. Prinsip itu termuat dalam pasal 6 ayat 1 UU nomor 10 Tahun 2004 tentang asas peraturan perundang-undangan.

Dalam tulisannya Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Konstitusi, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfoed MD juga menegaskan empat kaidah penyusunan regulasi yang dianggap bersumber dari kedudukan Pancasila sebagai cita hukum (rechtside).[4] Pertama, hukum Indonesia harus bertujuan dan menjamin integrasi bangsa baik secara teritorial maupun ideologis. Kedua, hukum harus bersamaan membangun demokrasi dan nomokrasi. Ketiga, membangun keadilan sosial. Keempat, membangun toleransi beragama dan berkeadaban. Kaidah terakhir ini menegaskan, hukum tak boleh mengistimewakan atau mendiskrimasi kelompok tertentu berdasar besar atau kecilnya pemelukan agama. Negara memang wajib memfasilitasi, melindungi, dan menjamin keamanannya jika warganya akan melaksanakan ajaran agama karena keyakinan dan kesadarannya sendiri, tapi negara tak tak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama tertentu.

Berpijak atas dasar logika itu, bukankah UU Zakat atau Haji hanya mengatur umat Islam dan demikian bersifat diskriminatif terhadap lainnya?  Bagaimana pula nasib dan hak umat agama dan kepercayaan lain dalam persoalan serupa? Hasil kolekte pemeluk Kristen umpamanya, jelas tak terpayungi dalam UU zakat. Jika untuk bisa menampung aspirasi itu, haruskah dibuat UU Kolekte pula nantinya?

Logika UU yang diskriminatif dan bermasalah ini biasanya dibantah dengan beberapa alasan. Pertama, UU ini kenyataannya lolos di DPR dengan cara yang dinilai demokratis. Kedua, jauh sebelum reformasi, Indonesia juga telah memiliki sejumlah peraturan agama garis miring Islam. Misalnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atau Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dua regulasi itu cukup menjadi bukti yuridis dibolehkannya kehadiran UU bernuansa Islam di negara yang memang mayoritas Islam. Ketiga, UU bernuansa Islam dianggap tidak mengatur perkara doktrin, tapi sekedar memfasilitasi dan bentuk jaminan negara. Keempat, secara sosiologis pengaturan itu perlu sebab jika tidak akan mengobrankan umat Islam Indonesia yang jumlahnya besar.

Tapi, jika kita setuju Pancasila menjadi payung bagi seluruh warganya, tidakkah UU tersebut seyogyanya didesain agar mampu memayungi seluruh kepentingan pemeluk agama dan keyakinan, dan semaksimal mungkin menghindari tindak diskriminasi. Dan keadaan macam demikian hanya akan terjadi jika pembentukan regulasi dilakukan dengan cara-cara demokratis dan tersedianya ruang dan kesempatan di mana warga negara juga mendapatkan hak yang adil.

Di sini negara perlu memastikan adanya ruang dan debat publik yang fair. Pada ruang itulah logika dan tujuan kebijakan publik atau undang-undang harus berdasar pada sebuah penalaran yang bisa diterima, ditolak, atau ditandingi oleh warga negara melalui debat publik yang fair tadi. Penalaran itu juga harus diperdebatkan secara umum dan terbuka, termasuk perdebatan yang dimotivasi dan dilandasi atas kepercayaan atau doktrin keagamaan warga negara.

Langkah ideal menyusun regulasi seacam itu salah satunya bisa dilakukan dengan mulai merumuskan nomenklatur UU yang universal. UU zakat, misalnya, bisa dibuat menjadi UU filantrofi yang bisa memayungi aktivitas zakat bagi umat Islam atau kolekte bagi komunitas Kristen, juga bagi kelompok lainnya. UU zakat bisa dirumuskan sebagai UU filantropi yang akhirnya bisa memayungi aktivitas filantropi umat beragama dan kepercayaan, termasuk Islam dan umat lain. Di ruang ini pula proses islamisasi regulasi itu bisa dipersoalkan.

Dengan uraian di atas, pada akhirnya saya ingin menegaskan penerjemahan Pancasila dalam kehidupan berbangsa-bernegara jelas selalu dibayang-bayangi tafsir, yang tak hanya datang dari negara tapi juga publik luas. Dari ruang tafsir terbuka itu, kita semua bisa ikut andil. Karena Pancasila bukan ideologi sebagaimana dijalankan Orde Baru, Pancasila jelas terbuka terhadap setiap tafsir dan upaya kritik atasnya. Tapi yang tak bisa dinafikan adalah, mengutip  Onghokham, Pancasila adalah kontrak sosial yang di dalamnya berisi persetujuan atau kompromi sesama warga negara tentang asas-asas negara.[5] Jika itu dilanggar maka menjadi jalan bagi bubarnya negara. Hanya persoalannya, yang bisa menyatakan sebuah tindakan melanggar Pancasila atau tidak, hanya bisa dilakukan oleh badan konstitusional seperti Mahkamah Konstitusi.


* Disampaikan dalam Refleksi Kebangsaan “Empat Pilar Kebangsaan, Solusi Masalah Bangsa” yang diselenggarakan Lingkar Studi Islam dan Sosial (LsIS) dan Forum Komunikasi Remaja Masjid Lebak (FKRML), Kamis 22 Desember 2011 di Gedung Bangkit, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Tulisan ini juga dikembangkan dari tulisan penulis, “Pancasila dan Islamisasi Regulasi,” yang dipublikasi wahidinstitute.org, selasa, 27 September 2011 12:46

[1] Douglas. E. Ramage, Politic in Indonesia; Democracy, Islam and The Idea of Tolerance (London, Routledge, 1995), h. 45

[2] Asvi Warman Adam, “Merawat Indonesia, Merawat Pancasila; Tinjauan Buku Negara Paripurna karya Yudi Latif” dalam Majalah Nabil Forum, Edisi III, Juli 2011, h. 32-35

[3] KH. Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 1999), h.7

[4] Moh. Mahfud MD, “Kebebasan Beragama dalam Perspektif Konstitusi”. Makalah yang disampaikan dalam Konferensi Tokoh Agama ICRP: Meneguhkan  Kebebasan Beragama di Indonesia, Menuntut Komitmen Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, yang diselenggarakan oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) pada Senin, 5 Oktober 2009 di Ruang Vanda II Wisma Serbaguna, Jakarta.

[5] Onghokham, “Pancasila sebagai Kontrak Sosial,” kompas, Kamis, 6 Desember 2001

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s