Problematika peran FKUB dalam kerukunan beragama di Indonesia: Perspektif konstitusi dan HAM

Problematika peran FKUB dalam kerukunan beragama di Indonesia: Perspektif konstitusi dan HAM*

Oleh Alamsyah M. Dja’far**

Prinsip dan jaminan perlindungan kemerdekaan beragama memiliki pijakan yang kokoh dalam konstitusi Indonesia. Sebut saja Pasal 28E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di antaranya berisi penegasan kebebasan memeluk agama dan menyatakan pendapat, Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), di antarnya memberi jaminan mengenai hak hidup, hak tidak disiksa, hak kemerdekan pikiran, hak beragama, dan bebas dari tindakan diskriminati, atau Pasal 29 ayat (1) dan (2) yang menegaskan prinsip negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa dan kebebasan memeluk serta menjalankan agama dan keyakinannya.[1]

Tak cukup dengan itu, Indonesia juga memiliki UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Regulasi ini bolehlah dikatakan “payung” dari seluruh regulasi yang mengatur hak asasi manusia. Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah kovenan internasional, di antaranya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right, ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005 dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial pada tahun 1999 melalui UU Nomor 29 Tahun 1999.[2]

Secara umum hak-hak yang termuat dalam ICCPR – instrumen yang disahkan Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2200A (XXI) pada 16 Desember 1966—dibagi dalam dua kategori hak-hak yang tidak boleh dibatasi (nonderogable rights) dan hak-hak yang dapat dibatasi (derogable rights). Pertama terdiri dari hak untuk hidup (rights to life); hak bebas dari penyiksaan (rights to be free from torture), hak bebas dari penyiksaan (rights to be free from slavery), hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; hak sebagai subyek hukum; hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama. Sementara hak kedua (derogable rights) antara lain terdiri dari hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan maupun tulisan).[3]

Adapun konvensi internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial intinya menegaskan “negara pihak” berkomitmen untuk melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial. Negara pihak menjamin hak setiap orang, tanpa membedakan ras, warna kulit, asal-usul etnik, atau kebangsaan sama di hadapan hukum, khususnya dalam menikmati hak berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

Demi melaksanakan amanat ini, Indonesia kemudian mengesahkan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Sayangnya, undang-undang berisi 23 pasal itu tak mencatumkan diskriminasi agama di dalamnya. Kata “agama” hanya disinggung dalam “Asas dan Tujuan”.  Tapi, undang-undang ini menyebut “kepercayaan” pasal 1 ayat (3) saat mendefinisikan istilah etnis.[4]

Dalam pelaksanaan hak asasi manusia, termasuk menyangkut kemerdekaan beragama, negara adalah pihak yang paling bertanggung baik dalam perlindunganmaupun pemenuhannya. Kewajiban ini termaktub dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945 hasil amandemen keempat: perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Meski jaminan tersebut begitu gamblang, masih terdapat sejumlah soal yang menyisakan pertanyaan dan perbedaan pandangan, sekaligus model penerapannya, terutama menyangkut tafsir atas konstitusi tersebut. Sejumlah soal itu antara lain:

Pertama, tafsir atas Pasal 29 ayat 1: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagian besar publik menilai, pasal ini jelas menandaskan, Indonesia adalah negara yang beragama atau negara yang bertuhan. Dengan demikian mereka yang ateis, yang umumnya juga dimaknai sebagai mereka yang antituhan, tak bisa hidup di Indonesia.

Dari situ muncul pula pertanyaan, lantas dimanakah nilai kemerdekaan beragama itu? Bukankah kemerdekaan beragama juga menyiratkan kemerdekaan untuk tidak beragama dan berganti agama? Pertanyaan itu sejalan dengan penegasan dalam pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan: Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.

Pandangan Indonesia bangsa bertuhan, bukan bangsa ateis itu termaktub dalam Keputusan Uji Materi Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU PNPS Nomor 1 tahun 1965 tentang Pncegahan, penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. MK menandaskan, Indonesia adalah bangsa yang bertuhan, bukan bangsa yang ateis.[5]

Dibangun dari dasar itu, MK juga dengan tegas menyatakan, konstitusi tidak memberi kemungkinan adanya kampanye kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi antiagama, menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan.[6]

Ini tampaknya berbeda dengan tafsir Haji Agus Salim, salah seorang founding father, yang mengatakan sebagai negara Pancasila, Indonesia tidak dapat melarang warga negaranya untuk tidak beragama.[7]

Ada pula pandangan lain yang mengatakan, keyakinan ateis bisa hidup sejauh hanya berada di ruang private (pribadi), atau forum internum, bukan ruang publik atau forum eksternum, serta tidak ada unsur “mempromosikan”. Pandangan ini juga menimbulkan pertanyaan baru, bagaimana orang tahu jika si A itu ateis, jika ia tak memberi tahu?

Isu ini mendapat momentumnya ketika muncul muncul kasus yang menimpa Alexander yang dituding ateis dan menyebarkan keyakinannya itu melalui facebook ateis. Alexander (30 tahun), salah seorang PNS di di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

Atas kasus itu, ia dijerat Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE karena menghina agama Islam melalui media elektonik. Selain itu, ia dijerat pula dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, juga Pasal 156 A KUHP karena melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.[8]

Kedua, penafsiran atas  Pasal 29 ayat 1 ini satu sisi juga memunculkan pandangan, lahirnya sejumlah undang-undang bernuansa satu agama, adalah konstitusional dan tidak diskriminatif. Indonesia dianggap bukan negara sekuler melainkan Pancasila yang menghormati dan bahkan dekat agama. Undang-undang yang dianggap bernuansa antara lain UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, atau UU No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Saat ini juga tengah digodok RUU Jaminan Produk Halal.

Bagi sebagian orang, khususnya kelompok minoritas, undang-undang itu masih dipertanyaakan. Selain dinilai bentuk pengistimewaan negara terhadap Islam dan dalam praktiknya mendiskriminasi nonmuslim.

Secara ideal, UU tampaknya tidak bisa mengatur secara spesifik doktrin atau keyakinan khas agama tertentu seperti yang ada dalam UU Zakat atau Haji. Bukankah salah satu ciri UU bersifat umum, tidak boleh ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu, melainkan berlaku untuk siapapun, yakni seluruh warga negara? Prinsip itu termuat dalam pasal 6 ayat 1 UU nomor 10 Tahun 2004 tentang asas peraturan perundang-undangan.

Dalam kasus ini menarik sekali mengutip pandangan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam makalahnya bertajuk “Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Konstitusi”. Menurutnya, sejumlah kaidah penting yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun regulasi yang mangatur masalah agama di antaranya adalah mesti bertujuan untuk membangun toleransi beragama dan berkeadaban. Hukum juga tidak boleh mengistimewakan atau mendiskrimasi kelompok tertentu berdasar besar atau kecilnya pemelukan agama. Hukum negara juga tidak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama, tapi negara wajib pula memfasilitasi, melindungi, dan menjamin keamanannya jika warganya akan melaksanakan ajaran agama karena keyakinan dan kesadarannya sendiri.

Pertanyaannya, bukankah UU Zakat atau Haji, misalnya, hanya mengatur umat Islam dan demikian bersifat diskriminatif? Di mana hak dan aspirasi agama dan kepercayaan lain di sana? Bukankah hasil kolekte pemeluk Kristen umpamanya, jelas tidak terpayungi dalam UU zakat?

Pandangan kritis ini biasanya dibantah dengan beberapa alasan. Pertama, UU ini kenyataannya lolos di DPR dengan cara yang dinilai demokratis. Kedua, jauh sebelum reformasi, Indonesia juga telah memiliki sejumlah peraturan agama garis miring Islam. Misalnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atau Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dua regulasi itu cukup menjadi bukti yuridis dibolehkannya kehadiran UU bernuansa Islam di negara yang memang mayoritas Islam. Ketiga, UU bernuansa Islam dianggap tidak mengatur perkara doktrin, tapi sekedar memfasilitasi dan bentuk jaminan negara. Keempat, secara sosiologis pengaturan itu perlu sebab jika tidak akan mengorbankan umat Islam Indonesia yang jumlahnya besar.

Namun begitu, muncul pula pertanyaan lanjutan tidakkah idealnya UU bernuansa Islam itu wajib didesain agar mampu memayungi seluruh kepentingan pemeluk agama dan keyakinan, dan semaksimal mungkin menghindari tindak diskriminasi? Bukankah proses regulasi yang demokratis juga selalu menyediakan ruang dan kesempatan di mana warga negara juga mendapatkan hak yang adil?

Ketiga, mengenai pembatasan kemerdekaan beragama sebagaimana termaktub dalam pasal 28J ayat (2) UUD 1945: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dari pasal ini muncul pandangan yang mengatakan bahwa, kemerdekaan beragama dapat dibatasi dengan nilai-nilai agama. Karena itu kriminalisasi mereka yang dianggap “menodai agama” bagi sebagin besar publik menilai sebagai tindakan yang sah dan konstitusional. Mereka yang memiliki tafsir berbeda dengan kelompok manstream, dan bisa dikategorikan menyimpang dalam agama Islam, bisa dipidana.

Pandangan ini juga memunculkan pertanyaan, apakah yang nilai-nilai agama itu bermakna singular atau plural. Maksudnya, apakah pembatasan itu sah bila dilakukan hanya berdasar nilai satu agama?  Ataukah pembatasan itu hanya boleh jika didasarkan pada nilai-nilai dari semua agama/keyakinan yang universal.

Sejumlah isu penting menyangkut konstitusi dan HAM ini rasanya penting untuk menjadi bahan diskusi lebih lanjut oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Bagaimanapun lembaga ini –sebagaimana Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2006/ No.8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeli­haraan Kerukunan Umat Beragama—adalah lembaga yang dimandatkan untuk aktif mengelar dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi seba­gai bahan kebijakan gubernur, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat be­ragama dan pemberdayaan masyarakat. Tentu saja tujuan akhirnya, agar tercipta kerukunan berdasarkan semangat konstitusi dan HAM tanpa ada diskriminasi apalagi pelanggaran terhadap keduanya.

 

 


* Disajikan dalam Lokakarya Pembuatan Modul Penguatan Kapasitas Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tentang Konstitusi, HAM, dan Mediasi Konflik Keagamaan Kerjasama The Wahid Institute dan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Kementerian Agama RI, 26-28 Maret 2012 di Jakarta

** Penulis peneliti the Wahid Institute, Jakarta

[1] Pasal 28E ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;  Pasal 28E ayat ayat (2): Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, dan ayat (3):  Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat; Pasal 28I ayat (1); Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun; Pasal 28I ayat (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 29 (1): Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 29 (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

[2] Nicola Colbran, “Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia : Jaminan Secara Normatif dan Pelaksanaannya dalam kehidupan Berbangsa Bernegara”, dalam Toren Lindholm, dkk, Kebebasan beragama atau Berkeyakinan; Seberapa Jauh, (Yogyakarta; Kanisius, 2010), 687-686

[3] Ifdhal Kasim, “Konvensi Hak Sipil dan Politik; Sebuah Pengantar”, dalam Seri Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X, (Jakarta; Elsam, 2005), 2

[4] Pasal 1 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2008: Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.

 

[5] Putusan MK, Paragraf 3.43.3, hal 273.

[6] Putusan MK, Paragraf 3.43.11, hal 273.

[7] H. Agus Salim, Kementerian Agama Republik Indonesia, Agenda Kementrian Agama 1951/1952, hal 125

[8] LBH Padang Siap Dampingi PNS Ateis   http://www.tempo.co/read/news/2012/02/28/058386762/LBH-Padang-Siap-Dampingi-PNS-Ateis (diakses 22 Maret 2012)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s