Manusia Multi Dimensi Membaca Karya-Karya KH. Abdurrahman Wahid

Alamsyah M. Dja’far

Mengamati sepak terjang dan ragam pikiran KH. Abdurrahman Wahid sepertinya akan membawa kita pada sebuah kesimpulan: Gus Dur, manusia multidimensi. Pernyataan ini mengingatkan kita pada sebuah karya berpengaruh filsup Jerman-Yahudi anggota Frankfurt School, Herbert Marcuse: One-Dimensional Man.

Sebagai manusia era modern, Gus Dur berhasil membuktikan dirinya melintasi jebakan modernitas sebagaimana penggambaran kritis tokoh berpengaruh dalam gerakan Kiri Baru di buku yang terbit pada 1964 itu. Salah satu kritik Marcuse terhadap era yang disebut advanced industrial society ini adalah bahwa ia menghadirkan kebutuhan-kebutuhan palsu yang mengintegrasikan individu-individu ke dalam sistem produksi dan konsumsi melalui media massa, iklan, manajemen industri, dan mode pemikiran kontemporer.

Sistem ini mendikte perilaku dan pikiran manusia hingga menjadi satu dimensi dan serba seragam.  Maka apa yang menurut Anda Indah, maju, berkelas, pintar, dan seterusnya sekarang ini memiliki makna yang seragam, yang ditentukan oleh satu kekuatan tak berbentuk.

Maka Gus Dur hadir sebagai tokoh di era modern yang tak bisa dijelaskan hanya pada satu sisi, tafsir, definisi dan cerita. Satu sisi Gus Dur dilihat orang yang begitu maju dan modern, tapi sangat tradisional di sisi lain. Maka setiap orang yang pernah berhubungan dengan Gus Dur dan membaca jalan pikirannya seolah memiliki jalan ceritanya sendiri-sendiri. Dengar dan baca saja beragam komentar banyak pihak di berbagai media mulai dari cetak, televisi, maupun radio sesaat setelah meninggalnya Gus Dur hingga puluhan hari berikutnya. Dari sahabat hingga “musuh”, dari pejabat hingga rakyat jelata, mereka bicara tentang sosok dan pemikiran Gus Dur dari berbagai angle.

Islamku, Islam Anda, dan Islam Kita dan Islam Kosmopolitan

Ragam dimensi dari pemikiran Gus Dur ini juga bisa didapati dalam dua buku kumpulan tulisan-tulisan Gus Dur yang ditebitkan the Wahid Institute. Pertama, Islamku, Islam Anda, dan Islam Kita, yang terbit Agustus 2006. Kedua Islam Kosmopolitan, terbit Mei 2007.

Buku Islamku Islam Anda, dan Islam Kita ini berisi 94 artikel yang ditulis dalam rentang antara awal 2002 hingga awal 2004, setelah Gus Dur diturunkan secara politis lewat Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Peristiwa pendongkelan itu pun menjadi salah satu peristiwa yang disinggung dalam tulisannya di buku setebal 412 halaman ini.

Judul buku itu sebetulnya diambil begitu saja dari salah satu judul tulisan Gus Dur yang sudah dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, 29 April 2003. Menurut Gus Dur, tiga istilah ini dipilih sebagai hasil refleksinya terhadap berbagai perubahan yang dirasakan pada pemikirannya sendiri.

Yang unik, Gus Dur dalam artikel ini menulis dengan kata ganti dirinya dengan kata ganti orang ketiga tunggal. Seolah-olah dia tidak terlibat di dalamnya. “…penulis mendapati pandangan-pandangannya sendiri tentang Islam yang tengah mengalami perubahan-perubahan besar” (hal 66). Pola ini dapat ditemukan di beberapa tulisan lain di buku yang sama.

Saya tidak tahu apakah Gus Dur menyengajakan diri menulis dengan niat agar pembaca mengerti bahwa ia sendiri kritis dan berjarak dengan dirinya sendiri. Gaya ini bisa pula ditemui dalam al-Quran ketika Allah Swt menyebut dirinya sendiri. Sebut saja kalimat qul huwa allahu ahad dalam  surat Al-‘Alaq (katakan, Dia Allah yang satu!) Allah menyebut dirinya sendiri dengan kata Dia, tidak Aku.

Masih di tulisan ini, Gus Dur berterus terang, pertama kali dalam hidupnya ia pernah amat mengagumi ideologi dan strategi gerakan yang dikembangkan Ikhwanul Muslimin. Di kampung halamannya Jombang, Jawa Timur, ia turut serta dalam gerakan yang dipimpin Hasan al-Banna itu sejak tahun 50-an. Setelah itu mendalami nasionalisme Arab di Mesir dan Sosialisme Arab di Baghdad di era 60-an. Pemikirannya berkembang lagi ketika kembali ke Indonesia dan menyaksikan di mana Islam hadir sebagai jalan hidup yang saling belajar dan saling megambil berbagai ideologi non agama, juga pandangan dari agama-agama lain.

Pengalaman inilah yang kemudian akan membentuk pengalaman keislaman pribadional dirinya, yang mungkin tak akan pernah sama dengan pengalaman keislaman orang lain. Dalam pengembaraan keislaman setiap orang, ia tak peduli apakah seseorang akan memiliki pandangan akhir yang “keras” atau sebaliknya. Yang penting, tak memaksa agar orang lain mengikutinya. Sebab ini merupakan pengalaman pribadi.

“Dari kenyataan itulah, penulis sampai pada kesimpulan bahwa Islam yang dipikirkan dan dialaminya adalah sesuatu yang khas, yang dapat disebutkan sebagai ‘Islamku’, hingga karenanya watak perorangan seperti itu patut diketahui orang lain tanpa memiliki kekautan pemaksa (hal 67)”

Nah, kesadaran “Islamku” ini kelak menjadi alas tumpu kesadaran Gus Dur demi memahami “Islam Anda”. Islam model ini adalah kesadaran keberislaman yang tumbuh dari keyakinan, bukan pengalaman. Kebenaran model Islam semacam ini, menurut Gus Dur baru terbukti jika hal-hal yang kadang irrasional ini benar-benar hadir dalam ehidupan nyata. Seperti “Islamku”, “Islam Anda” juga tak bisa dipaksakan meski tampak masuk akal.

Maka Gus Dur pun memberi sejumlah contoh model keislaman model begini. Setiap tahun para pemain rebana di lingkungan NU misalnya memperagakan kebolehannya bermain di arena Masjid Raya Pasuruan tanpa ada yang mengundang. Mereka datang mengendarai truk, mengenakan seragam yang dibeli dari saku mereka sendiri, juga membawa makanan sendiri dari rumah. Hal serupa juga dicontohkan Gus Dur dalam haul periungatan kematian Sunan Bonang. Tanpa diumumkan mereka datang berduyun-duyun membawa tikar, koran dan minuman sendiri-sendiri. Tak peduli apakah sunan Bonang itu pernah hidup atau sekedar tokoh rekaan.

Lantas apa yang dimaksud dengan “Islam Kita”? Bagi Gus Dur, inilah konsep keislaman yang tumbuh dari refleksi yang mendalam akan masa depan Islam, yang didalamnya mengandaikan menerima dengan sadar akan kehadiran “Islamku” dan “Islam Anda” sekaligus. Itu artinya “Islam Kita” tak akan menggerus eksistensi “Islamku” dan “Islam Anda”, melainkan saling melengkapi. Pada konteks yang lain, “Islam Kita” adalah sebuah konsep progesifitas dan egaliter yang memikul nasib dan tanggung jawab umat Islam yang lintas batas.

Gus Dur amat tepat memilih diksi “kita”, bukan “kami”. “Kita” jelas berbeda makna dengan “kami”. Jika Anda menyebut “kami”, maka orang yang diajak bicara tak masuk di dalamnya. Sebaliknya, dalam “kita”, “anda”, “saya”, dan yang lain ikut masuk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita berarti yg berbicara bersama dengan orang lain termasuk yg diajak bicara. Sedang “kami” yg berbicara bersama dng orang lain (tidak termasuk yg diajak berbicara); yang menulis atas nama kelompok, tidak termasuk pembaca.

Maka bisa dikatakan, jika sikap keislaman yang hanya mementingkan golongan, hanya pendapatnya sebagai yang benar, kelompok lain salah, itulah contoh model keberislaman “Islam Kami”.

Sekali lagi buku Islamku, Islam Anda, dan Islam Kita jelas merangkum beragam dimensi yang luas dari Gus Dur. Tulisan-tulisan ini merambah beragam isu, dari kajian keislaman ala pesantren, hingga isu hubungan internasional; dari budaya hingga ekonomi Islam. Di buku yang diberi kata pengantar M. Syafii Anwar ini, tulisan-tulisan Gus Dur dibagi dalam tujuh bab. Pertama, Islam dalam Diskursus Ideologi, Kultural, dan Gerakan; kedua, Islam, Negara dan Kepemimpinan Umat; ketiga, Islam, keadilan dan HAM; keempat, Islam dan Ekonomi Kerakyatan; Kelima Islam, Pendidikan, dan Masalah Sosial Budaya; keenam, Islam tentang Kekerasan dan Terorisme; ketujuh, Islam, Perdamaian dan Masalah Internasional.

Sungguhpun banyak dimensi yang menjadi angle Gus Dur, seluruh tulisan di buku ini sesungguhnya diikat oleh dua nilai pokok: moralitas dan kemanusiaan. Hingga dalam soal politik dan ekonomi misalnya, Anda akan menemukan betapa moralitas menjadi dasar pijakan penting pemikiran Gus Dur.

Moralitas Sebagai Landasan Pijak

Lihat saja tulisan bertajuk “Diperlukan Spiritualitas Baru”. Gagasan mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menurut klaimnya adalah bagian dari menghadirkan moral dalam arena politik Indonesia–sesuatu yang menurut kebanyakan orang terdengar naif dan sia-sia.

Tapi begitulah Gus Dur, ia yakin dengan gagasannya. Di Minggu terakhir September 2002dalam sebuah forum guna mendirikan dewan agama yang akan menjadi organisasi penasihat PBB di New York ia menegaskan pentingnya moralitas dan spiritualitas di arena politik.  Gagasan yang menurut Gus Dur disampaikan selama lima menit dari jatah tujuh menit ini menjadi perbincangan pokok dalam dua hari pertemuan tersebut.

Untuk memperkuat gagasannya itu, Gus Dur kemudian menjelaskan fenomena reaksi balik kelompok keagamaan sebagai respon atas situasi yang tengah berkembang seperti gerakan Teologi Pembebasan (liberation theology) yang dibawakan Leonardo Boff, teolog, filsuf, dan penulis kelahiran Brasil, bersama koleganya Gustavo Guiterrrez, teolog asal Peru.

Ia juga menunjukan fenomena baru kala itu dimana organisasi keagamaan terbesar di sejumlah negara menyokong partai-partai tertentu. Sebut saja organisasi Buddha terbesar dunia Sokka Gakkai di Jepang yang mendukung Partai Komeito yang menjadi mitra junior Partai Demokratik Liberal yang memerintah Jepang saat itu. Di India ada RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangha), organisasi keagamaan Hindu terbesar yang mendukung (BJP Bharatya Janatha Party). Demikian pula di Iran dengan Jamiyyah al-Taqrib Baina al-Madzahib yang mendukung Presiden Iran di masa Mohammad Khatami. Di Indonesia? “Ada NU yang mendukung PKB,” rawâhu Gus Dur!

Moralitas juga menjadi titik pijaknya ketika bicara ekonomi. Salah satunya tampak dalam tulisan yang diberinya judul “Islam, Moralitas dan Ekonomi”. Di tulisan ini ia berusaha menekankan prinsip “ekonomi Islam”. Tentu saja ini berbeda dengan konsep popular yang yang tengah menjadi tren di lingkungan muslim dewasa ini. “Ekonomi Islam” semestinya tidak sekadar label dengan isi yang yang sesungguhnya bersistem kapitalistik. Tapi Gus Dur juga tak risih dengan istilah itu. “Ekonomi Islam” akan betul-betul bermakna jika dalam praktiknya menjalankan prinsip-prinisp dasar ekonomi Islam.

Setidaknya ada beberapa hal pokok prinsip ekonomi Islam. Pertama, orientasi ekonomi harus memperjuangkan nasib orang kecil dan kepentingan orang banyak, bukan individu pengusaha dan pemilik modal besar seperti dalam sistem kapitalistik. Keberpihakan terhadap orang kecil dan kepentingan orang banyak ini menjadi nilai dasar Islam seperti kaidah fikih: tasharruf al-imâm `ala al-ra`iyyah manûthun bi al-mashlahah (tindakan pemimpin harus terkait dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya). Dalam fikih diterjemahkan sebagai maslahah atau kesejahteraan. Pada UUD 1945 termaktub menjadi kalimat “masyarakat adil dan makmur” (hal 166).

Kedua, mekanisme mencapai kesejahteraan ini juga harus sesuai dengan nilai-nilai Islam yang tak ditentukan semata-mata dari format dan bentuknya. Gus Dur berpandangan, persaingan- perdagangan bebas dan prinsip efesiensi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Iapun mengutip ayat al-Quran fastabiq al-khâirat (berlomba-lomba dalam kebaikan) sebagai kompetisi yang sehat. Meski begitu, negara wajib melindungi yang lemah tanpa intervensi yang begitu dalam dalam perdagangan.

Bagaimana dengan bunga bank yang seolah menjadi pusat perdebatan model ekonomi Islam? Bagi Gus Dur soal ini justru perkara parsial, bukan pokok.

Moralitas pula yang menjadi pijakan Gus Dur merespon globalisasi ekonomi dalam tulisan terkait ekonomi lain seperti “Islam dan Globalisasi Ekonomi” (hal 188). Moralitas ini muncul dalam prinsip non-eksploitatif dalam mekanisme pasar.

Cara pandang itu mesti dimulai dari cara melihat arti barang dan jasa bagi manusia serta bagaimana menggunakan keduanya. Dari sini kita bisa mulai bicara mengenai laba dan modal. Laba, dalam pandangan Gus Dur tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki kehidupan pemilik modal, tapi juga tidak berakibat menyengsarakan pembeli atau pengguna barang dan jasa. Inilah prinsip non-eksploitatif itu.

Dalam Islam, lanjut Gus Dur, benda dan jasa harus memberi keuntungan baik kepada produsen dan konsumen. Demi mencegah terjadinya ekploitasi ini makan perna negara di perlukan. Keseimbangan dan prinsip non-eksploitasi ini ditarik dalam konteks yang lebih luas, yakni antara negara-negara maju sebagai produsen dengan negara berkembang sebagai konsumen. Karenanya Gus Dur mengkritik persaingan terbuka, ketundukan mutlak pda kompetisi dan penerimaan “kebenaran” tata niaga internasional sebagaimana diwakali World Trade Organisation (WTO).

Kemanusiaan sebagai Prinsip Perjuangan

Kemanusian adalah nilai lain yang mengikat seluruh tulisan Gus Dur di buku Islamku, Islam Anda, dan Islam Kita. Prinsip ini sangat terang benderang hadir pada setiap pembelaannya kepada mereka yang dianggap tertindas. Pembelaannya dilakukan tanpa pandang bulu. Salah satunya adalah pembelaa terhadap komunitas Tionghoa seperti ditulis dalam “Umat Budha dan Kesadaran Berbangsa” (hal 137). Gus Dur menolak anggapan bahwa masyarakat Tionghoa sebagai “warga keturunan”. “Mereka adalah orang Tionghoa sebagaimana halnya orang Papua, Orang Aceh, Sunda dan sebagainya” (hal 137).

Kalaupun mereka memiliki ikatan dengan tanah leluhur, itu lebih banyak terkait dengan ikatan kultural historis. “Sama dengan orang Minahasa dan orang Minangkabau menggunakan nama-nama Barat seperti Frederick Woworuntu dan Emil Salim, yang tidak menjadikan mereka Barat” kata Gus Dur (hal 137).

Gus Dur juga membela Ulil Abshar Abdalla saat diserang tokoh agama di kalangan Nahdlatul Ulama. Gus Dur hendak membela kebebasan berpikir yang sudah ditunjukan dalam lintasan sejarah Islam. Dia bela juga Inul Daratista.

Yang menarik, meski kritiknya sangat tajam, Gus Dur masih bisa objektif terhadap dua tokoh ini: Rizieq Shihab dan Abu Bakar Baasyir. Dalam “Kepala Sama Berbulu, Pendapat Berlain-lain” ia mengkritik cara aparat “mengambil” Abu Bakar Baasyir, tokoh yang diduga terlibat terorisme, yang dianggap Gus Dur salah prosedur dan tidak memenuhi ketentuan hukum (hal 329). Saat terjadi pro-kontra apakah Abu Bakar Baasyir terlibat terorisme atau sekadar korban konspirasi internasional, Gus Dur justru mengambil jalan tengah dengan mengusulkan membentuk sebuah komisi independen demi mengusut lebih tegas dan adil kasus ini (hal 326).

“Pembelaan” yang sama juga ditunjukkannya kepada Rizieq Shihab. Melihat kasus kasus penangkapanya pada 2002, Gus Dur justru “memuji” sikap pimpinan Front Pembela Islam itu yang dinilai sebagai orang yang “taat hukum”. Karena penangkapan dianggap tak sesuai prosedur sebagaimana ditetapkan undang-undang, Rizieq diketahui melakukan protes kepada  aparat. Ketika aparat tak mendengarkan, melalui pengacaranya ia mengajukan gugatan ke pengadilan.

Ini berarti, ia mengakui sistem hukum yang berlaku di negeri kita, dengan demikian ia mengakui  wujud negara yang ada, yang oleh sementara kalangan disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi apapun yang ia lakukan, masih dalam kerangka yang ditetapkan oleh UUD 1945 (hal 328)

Sikap ini berbeda dengan Abu Bakar Baasyir. Pimpinan Pesantren Ngruki itu menolak memberikan keterangan hukum untuk kepentingan Pembuatan Berita Acara (BAP), dan itu artinya Baasyir menempatkan diri di luar wewenang hukum.

Sikap memandang manusia sebagai manusia juga ditunjukkannya saat merespon isu invasi Amerika dan sekutunya terhadap Irak.

Di buku ini Anda memang tak akan banyak menemukan konsep utuh dan mendalam dari pikiran-pikiran Gus Dur. Tulisan-tulisan di buku ini rata-rata singkat dan lebih banyak ditujukan untuk pembaca media cetak. Pijakan-pijakan teoritiknya juga terkesan mengulang-ulang. Begitulah ia sering mengutip perkataan sahabat Umar bin Khattab yang populer ini : la islama illa bi jama`ah wala jama`ata illa bi al-imarah wala imarata illa bi ath-tha`ah (tak ada Islam tanpa kelompok, tak ada kelompok tanpa kepemimpinan, dan tak ada kepemimpinan tanpa ketundukan). Begitu juga kaidah fikih tasharruf al-imâm `ala al-ra`iyyah manûthun bi al-mashlahah (kebijakan dan tindakan seorang pemimpin haruslah terkait dengan kesejahteraan yang dipimpin). Yang baru adalah lebih pada ketajaman analisisnya dan kelincahan argument yang terkadang mengejutkan terhadap berbagai situasi kontemporer di setiap tulisannya .

Elaborasi yang dalam, trengginas, dan orisinil akan banyak Anda temukan pada Islam Kosmopolitan. Tulisan-tulisan di bukuberisi kumpulan tulisan sejak era 80-an itu seolah-olah  menjadi bingkai dengan argumen yang mendalam dan memiliki ketersambungan dengan tulisan dan pikiran-pikirannya setelah era-kepresidenan hingga akhir hayatnya, seperti yang ada dalam buku Islamku, Islam Anda, dan Islam Kita. Penjelasan terkait nomenklatur dalam yang dimunculkan dalam buku Islamku, Islam Anda, dan Islam Kita bisa And abaca lebih komperhensif dalam berbagai tulisan di buku Islam Kosmopolitan.

Soal HAM misalnya. Anda bisa temukan ini dalam tulisannya bertajuk “Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia” (hal 366-373). Sembari mengutip 14 hak asasi manusia menurut Khalid M. Ishaque (1974), Gus Dur menambahkan dua hak lain. Pertama, hak memperoleh perlindungan dari serangan fisik dari alat-alat pemerintahan dengan dalih apapun; kedua, hak untuk memperoleh bantuan dalam memperjuangkan tuntutan bagi mereka yang teraniaya atau kehilangan haknya atas harta milik yang menjadi bagiannya.

Khalid M. Ishaque adalah ahli hukum Islam terkemuka asal Pakistan. Lelaki kelahiran 16 Agustus 1926 di Shikarpur Sindh ini juga seorang praktisi hukum  yang pernah berpraktik sebagai pengacara umum di Mahkamah Agung Paskitsan dengan salah satu karyanya yang terkenal Human Right in Islamic Law terbit pada1974.

Empat belas hak asasi manusia dalam Islam itu adalah (1) hak memperoleh perlindungan hidup, (2) hak memperoleh keadilan, (3) hak memperoleh persamaan perlakuan, (4) kewajiban mengikuti apa yang benar dan hak untuk menolak apa yang tidak benar secara hukum, (5) hak untuk terjun ke dalam kehidupan masyarakat dan negara (6) hak memperoleh kemerdekaan, (7) hak memperoleh kebebasan dari pengejaran dan penuntutan (conviction), (8) hak menyatakan pendapat, (9) hak atas perlindungan terhadap penuntutan atas dasar agama, (10) hak memperoleh ketenangan perorangan (privacy), (11) hak-hak ekonomi, termasuk hak memperoleh pekerjaan, hak memperoleh imbalan atas upah di saat tidak mampu bekerja, dan hak memperoleh upah yang pantas bagi pekerjaan yang dilakukan (12) hak memperoleh perlindungan atas kehormatan dan nama baik (13) hak atas harta benda dan harta milik (14) hak memperoleh imbalan yang pantas dan pergantian kerugian yang sepadan (hal 369).

Menariknya, di sini Gus Dur berusaha mengaitkannya dengan dimensi-dimensi penting dalam hukum pidana dalam Islam seperti hal-hal yang menyangkut hukum acara (murafa’at), persyaratan administratif yang cukup, pengambilan keputusan dengan dua pendekatan yang adil (keadilan hukum sekaligus upaya memperoleh keringanan), serta persoalan pergantian hukuman dalam bentuk konmpensasi (diyat).

Pada saat yang sama Gus Dur juga berusaha merangsang pembaca untuk membincang problem lain yang dianggapnya penting demi menghindari abuse of power penguasa. Pertama,  perintah berjihad di jalan Allah jika diserang, penegakkan perintah Allah sebagaimana tertuang dalam hukum Islam; kedua,  pemberiaan apa yang dibutuhkan warga negara di bidang pangan (2,6 kilogram perhari), papan dan pangan (minimal satu setel pakaian lengkap untuk musim panas dan satu setel di musim dingin); ketiga, perlindungan hukum kepada setiap warga negara termasuk mereka yang dikategorikan sebagai kafir dzimmi.

Jika Anda sering menemukan gagasan-gagasan Gus Dur yang seringkali merujuk berbagai kaidah ushul fiqh dan literatur klasik kitab kuning lain itu karena Gus Dur memang tak bisa dilepaskan dengan kehidupan dan tradisi pesantren yang kuat membentuk pemikirannya. Dalam tulisannya, Anda akan menemukan betapa tokoh ini sungguh mengerti dengan amat detail dunia pesantren, mulai dari soal politik, ekonomi, hingga kehidupan spritualnya. Jangan lupa juga, soal humor-humornya yang fresh!.

Baca saja tulisannya dalam “Asal Usul Tradisi Keilmuan Pesantren” (hal 121-135). Di sini Anda seolah-seolah akan diajak bertamasya menyelami tradisi keilmuan di era Nabi Muhammad hingga bentuknya dalam tradisi keilmuan pesantren. Dari tafsir Abdullah ibn Abbas Sahabat Nabi yang pandai dalam penafsiran al-Quran, hingga kitab Sabil al-Muhtadin karya Tuan Guru Arsyad Banjar di Kalimantan Selatan atau Nur al-Zhalam dari Syekh Nawawi Banten.

Dengan jeli pula Gus Dur membagi dua gelombang transfer pengetahuan dan pengaruhnya pada corak keilmuan pesantren di Indonesia. Yang pertama disebutnya bercorak “fikih sufistik” yang terjadi bersamaan dengan gelombang kedatangan Islam ke Nusantara di abad ke-13. Model-model keilmuan yang diterima ini lebih bercorak tasawuf yang sudah banyak dikembangkan di Persia dan anak benua India, meski sejumlah keilmuan dalam bentuk fikih juga ikut berkembang. Pada gelombang ini terjadi perjumpaan yang khas antara model tasawuf dan fikih. Salah satu bentuknya adalah corak keilmuan yang muncul pada kitab Bidayat Al-Hidayah karya Imam Ghazali. Sementara kitab-kitab tasawuf praktis lain yang berkembang adalah al-Hikam karya Ibnu Athaillah al-Askandary. Konon kata Nahdlah dalam kitab ini menjadi inspirasi untuk menamakan organisasi Nahdlatul Ulama. (hal 129).

Ini berbeda dengan corak keilmuan pada gelombang kedua yang terjadi pada abad ke-19 ketika para ulama Nusantara banyak menggali ilmu di Semenanjung Arabia. Pada era ini lahirlah ulama-ulama nusantara seperti Kiai Nawai Banten, Kiai Mahfudz Termas, Kiai Abdul Ghani Bima, Kiai Arsyad Banjar, Kiai Abdus Shamad Palembang, Kiai Hasyim Asyari, Kiai Khalil Bangkalan. Di periode ini pendalaman keilmuan berkembang lagi pada studi lebih lanjut atas fikih itu sendiri dan berbagai alatnya seperti nahwu dan sharaf. Tak heran mulai banyak digunakan kitab-kita fikih seperti al-Muhazzab karya Abu Ishaq al-Shirazy atau Fath al-Wahhab karya Zakariya al-Anshari. Di bidang hadis ada kitab standar yang mudah dipelajari seperti Bulugh al-Maram atau Riyadh al-Shalihin.

Dengan kejelian pemikirannya pula Gus Dur dengan berani menyebut pesantren sebagai sub-kultur, meski belakangan juga mendapat kritikan. Ulasan tentang “budaya dalam budaya” ini bisa ditemukan dalam tulisannya bertajuk Pesantren sebagai Subkultur” dalam Menggerakan Tradisi terbitan LKiS Yogyakarta Maret 2001. Di tulisan itu kita menjumpai pola hubungan yang unik antara kiai, santri, ustad pesantren, nilai-nilai yang dianut, termasuk hubungannya dengan pihak luar. Tak hanya keunikan, Gus Dur juga memberi catatan sejumlah soal yang dihadapi dunia pesantren kelak, di antaranya pendangkalan pengetahuan agama (hal 43)

Gus Dur juga amat piawai mencari sudut pandang lain yang berbeda dan mungkin luput, bahkan tak terpikirkan ketika orang melihat pesantren. Tak heran Gus Dur muncul menjadi juru bicara pesantren yang memikat banyak orang, dalam dan luar negeri.

Ia misalnya mengoreksi pengamatan Mitsuo Nakamura mengenai tulisannya tentang Muktamar ke-26 NU di Semarang tahun 1979. Hasil pengamatannya itu ditulis di Jurnal Southeast Asian Studiest, Juni 1980 berjudul “The Radical Traditionalism of the Nahdlatul Ulama in Indonesia: a Personal Account pf its 26th National Congress, June 1979 Semarang”.

Salah satu kesimpulan Nakamura adalah bahwa kepemimpinan di lingkungan NU tidak terbangun vertikal melainkan horizontal. Ini, kata Nakamura seperti ditulis Gus Dur dalam “NU dan Islam Indonesia Dewasa Ini” mencontohkan sikap KH. Idham Cholid Ketua PBNU saat itu yang seolah tunduk pada kekuasaan ulama daerah seperti yang ditunjukkan KH. As’ad Syamsul Arifin. KH. Idham menerima kritik-kritik tajam kiai daerah itu bahkan bersedia meminta maaf atas pola kepemimpinannya selama ini. Ini berbeda dengan sikap KH. A. Sjaichu yang dianggap tak mau tunduk.

Di sini Gus Dur menunjukkan jika Nakamura luput melihat kedekatan KH. Idham dengan pejabat tertinggi pemerintah di Jakarta, termasuk kemampuannya membuat aliansi efektif antara semua pihak yang menakuti “dominasi Jawa Timur” dengan antara lain kuatnya isu “dinasti Jombang” menjelang dan selama muktamar berlangsung. Belum lagi, lanjut Gus Dur, mengenai kemampuan KH. Idham mengumpulkan dalam satu barisan dua kelompok yang saling bertentangan: kelompok yang muak dengan politisasi dan mereka yang bangga dengan kekuatan Politik NU yang cukup besar. Kemampuan ini tak dimiliki KH. A. Sjaichu. (hal 211).

Gus Dur juga menolak tudingan akan watak NU yang oportunistik. Seperti penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi dan perjuangan menegakan negara Islam. Penting dikutip disini pandangan Gus Dur.

“…bagi NU pedomannya bukanlah “strategi perjuangan politik” atau “ideologi Islam” dalam artian yang abstrak, melainkan keabsahan di mata hukum fiqh….Ini memungkinkan penerimaan pancasila. Fiqh menentukan abshanya kekuasaan Presiden RI sebagai pemegang pemerintahan, karena harus dtunduki dan dipatuhi, di hadapkan sebuah negara Islam Indonesia sekalipun!” (Hal 218).

Cara pandang yang unik dari Gus Dur tentang pesantren dan manusianya juga Anda bisa cecapi di buku Kiai Nyentrik Membela Pemerintah terbitan LKiS Yogyakarta, Juli 1997. Tulisan-tulisan di buku itu merupakan esai-esai Gus Dur tahun 80-an di majalah Tempo. Gayanya bertutur seakan mengingatkan budayawan Mohamad Sobary dengan karya-karya antropolog asal Amerika terkemuka Oscar Lewis. Salah satunya Five Families; Mexican Case Studies In The Culture Of Poverty, yang terbit pada 1959 dan dicetak ulang pada 1975. Karya-karya Oscar dianggap karya “etnograf penuh gairah” dimana penulis memiliki simpati mendalam atas berbagai informannya. Di buku Kiai Nyentrik, sahabat Gus Dur ini memberi kata pengantar bertajuk Membaca “Sikap Total dan Empati”

“Kiai Nyentrik Membela Pemerintah” adalah judul tulisan Gus Dur yang membicarakan Kiai Muchit Muzadi, kakak kandung ketua PBNU saat ini, Hasyim Muzadi. Sikapnya yang mendukung Undang-undang Pokok Agraria (UUAP) dan Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH) di tengah penolakan para kiai dianggap Gus Dur sebagai keberanian moral menjadi “ulama-intelek”.  Kiai Muchit dipandang Gus Dur sebagai ulama yang memiliki ilmu keagamaan mendalam yang menggabungkan dengan profesi umum yakni dosen pada perguruan tinggi dan sempat menjadi wakil ketua DPRD.

“Ulama-intelek” menurut Gus Dur tak banyak terbebani dengan beban moral untuk berpikir secara ketat di luar pendekatan agama, meski mereka bisa melakukannya. Sebaliknya jenis “intelek-ulama” lah yang sejak awal perlu memiliki kebernanian moral sebab kebanyakan berusaha ingin membuktikan kebenaran ilmiah dengan dalil-dalil agama, sebuah disiplin ilmu yang semula di luar bidangnya. Tak heran, kata Gus Dur, ada ahli fisika yang sibuk menghafal al-Quran atau ahli seni rupa yang sibuk bicara tentang masyarakat Islam (hal 10).

Namun begitu keberanian moral “ulama-intelek” adalah menyatakan apa yang benar dan menyalahkan apa yang salah di tengah situasi keakraban hubungan bermacam-macam lapisan masyarakat karena kelonggaran pendekatan yang dimiliki. Di antaranya hubungan dengan dengan para kiai yang menolak UUAP & UUPBH. Dirinya harus berani menerima serang-serangan dari para kiai yang mengganggapnya sudah pro-pemerintah karena mendukung dua UU tersebut. Padahal ia menyadari, undang-undang itu diperlukan guna menjalankan perintah agama pula, yaitu larangan memperoleh hak milik secara tidak halal.

***

Gus Dur kini telah pergi pada Rabu, 30 Desember 2009, pukul 18.45 WIB di RSCM Jakarta karena tak mampu lagi melawan penyakitnya. Tapi seperti kehidupannya, kematiannya dan berbagai pikirannya bisa dilihat dan dimaknai dalam ragam dimensi. Gus Dur memang manusia multidimensi! []

Dimuat Jurnal Afkar, PP Lakpesdam NU

One thought on “Manusia Multi Dimensi Membaca Karya-Karya KH. Abdurrahman Wahid

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s