Merayakan Intoleransi

Penulis : Alamsyah M Dja’far*

“Genosida tak dimulai dengan oven, ia dimulai dengan kata-kata,” ungkap Simon Wiesenthal suatu ketika. Simon, korban selamat Holocoust, yang kemudian menghabiskan hidupnya melacak penjahat perang Nazi.

Lelaki kelahiran Buczacz, Ukraina, 31 Desember 1908 ini berhasil menyeret lebih dari 1.000 penjahat perang Nazi ke pengadilan. Ia sendiri pernah menjadi tawanan di Kamp Mauthausen dan dibebaskan Mei 1945. Puluhan anggota keluarganya, termasuk ibu, ayah tiri, dan saudara tirinya meninggal dalam Holocoust.

Ungkapan Simon itu dikutip John Carrigan dan Lynn S Nell dalam Religious Intolerance in America, terbit 2010. Carrigan adalah Profesor bidang Agama di Florida State University, sedangkan Nell adalah Associate Profesor bidang Agama di Wake Forest University, Amerika Serikat.

Dengan mengutip Simon, kedua akademikus ini ingin menegaskan intoleransi tak cukup dimaknai sebagai sesuatu yang berbeda dengan kekerasan agama.

Intoleransi semestinya dilihat sebagai rangkaian atau proses yang membantu kita memahami cara-cara penyebaran ide, kata-kata, dan aksi-aksi bernuansa penyebaran kebencian yang terkait dengan praktik kekerasan. Intoleransi, kata keduanya, bentuk dari kekerasan agama itu sendiri.

Sejumlah ahli memang tampak memposisikan intoleransi dan kekerasan agama sebagai dua hal terpisah. Jika intoleransi dipandang berada di level imajinasi, simbolis, dan retoris, maka kekerasan agama berada di ranah aktual dan riil. Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi.

Berdasarkan Agama atau Kepercayaan, PBB tahun 1981, misalnya memendam pengertian itu. Diskriminasi dan intoleransi menurut kovenan ini diartikan setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan atau preferensi yang didasarkan pada agama atau keyakinan, dan yang mempunyai tujuan, atau akibat ditiadakannya atau terganggunya pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental secara sama.

Pengertian lainnya, intoleransi dimaknai setiap penolakan untuk menerima dan mengakui serta mendukung hak seseorang untuk memiliki keyakinannya sendiri dan praktik-praktik terkait yang sah; prasangka buruk (prejudice) terhadap individu atau kelompok berdasarkan agama, afiliasi keyakinan atau praktik-praktik tertentu.

Pandangan Corrigan dan Nell itu saya kira penting bagi setiap upaya mengatasi kasus-kasus intoleransi dan kekerasan agama yang makin hari makin pelik di negeri ini. Dengan kata lain, untuk menjawab problem kekerasan agama, mau tak mau harus dimulai dari menyelesaikan sumber-sumber intoleransi.

Laporan Kebebasan Beragama 2011 the Wahid Institute (WI) yang dirilis akhir tahun lalu menyebut, kasus-kasus intoleransi meningkat 16 persen dari 2010. Jumlahnya 184 kasus, atau 15 kasus per bulan. Pada 2010 jumlahnya 134 kasus, atau 11 kasus per bulan.

Angka itu belum termasuk kasus teranyar penyerangan terhadap pengikut Syiah Sampang di desa di Kecamatan Omben dan Karang Penang, Sampang, Madura.

Di antara rupa-rupa tindak intoleransi, intimidasi, dan ancaman kekerasan mengatasnamakan agama yang tertinggi jumlahnya 48 kasus (25 persen). Disusul pernyataan dan penyebaran kebencian terhadap kelompok lain, 27 kasus (14 persen), pembakaran dan perusakan properti 26 kasus (14 persen), dan diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan 26 kasus (14 persen).

Jemaah Ahmadiyah Indonesia menjadi kelompok korban terbanyak dengan 65 kasus (26 persen), disusul korban individu yang dianggap berbeda dari arus utama 42 kasus (17 persen), pemilik usaha atau pedagang 24 kasus (10 persen), dan umat Kristen 20 kasus (8 persen).

Ini sealur dengan meningkat pula kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama di mana pelakunya negara. Tahun 2011 membukukan 92 kasus pelanggaran, naik 18 persen dari 2010 dengan 64 kasus.

Tiga Level 

Lantas darimana memulai upaya merespons problem intoleransi? Setidaknya tiga level yang perlu dibidik. Pertama, level negara. Intoleransi muncul dalam bentuk regulasi yang tak adil diskriminatif, bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, perda, keputusan kepala daerah, atau berupa surat edaran kepala daerah.

Laporan WI menemukan regulasi model ini. WI mempersoalkan UU dan sejumlah rancangan UU seperti RUU Jaminan Produk Halal (JPH) dan RUU Kerukunan Umat Beragama (KUB).

Di tingkat lokal banyak bermunculan regulasi tentang aliran sesat, Ahmadiyah, penghormatan terkait Hari Suci Keagamaan, keterampilan beragama seperti membaca Alquran, pemungutan dana sosial, dan larangan pendirian rumah ibadah. Regulasi terakhir dialami GKI Yasmin dan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pekiringan.

Tanpa meninjau ulang regulasi-regulasi tersebut, potensi intoleransi dan kekerasan agama potensial meningkat. Patut juga diperhatikan pernyataan pejabat pemerintah yang bisa dikategorikan merestui kekerasan (condoning violence) menyuburkan konflik keagamaan.

Yang tak kalah penting, negara juga harus menjamin bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Pelaku kasus-kasus kekerasan ditindak setimpal.

Kedua, level sosial. Di level ini, efek globalisasi ekonomi dan urbanisasi serta relasi sosial yang berubah menjadi sumber pemicu intoleransi dan kekerasan agama.

Dalam beberapa kasus keagamaan, kegagapan terhadap realitas yang beragam ditambah dengan kesenjangan ekonomi dan perubahan relasi kekuasan di satu daerah lebih sering memicu kekerasan. Kasus-kasus penolakan gereja atau kelompok yang dituding sesat di wilayah kota (urban), atau perbatasan desa dan kota, kadangkala dipicu faktor semacam itu.

Di sini peran keluarga dan komunitas dan ormas-ormas keagamaan moderat sangat strategis sebagai lokomotif pengembangan dan penguatan nilai-nilai toleransi. Penting pula memberi perhatian dan perlindungan terhadap kelompok minoritas, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan.

Di luar itu, media masih menjadi institusi sosial yang turut mempengaruhi nilai-nilai toleransi. Via media pernyataan dan pendidikan toleransi sekaligus intoleransi disampaikan.

Ketiga, level pendidikan. Tak disangkal, pendidikan merupakan cara strategis mencegah intoleransi. Karena itu lembaga-lembaga pendidikan, formal dan informal, harus bisa mencetak generasi yang toleran, bukan sebaliknya.

Sayangnya, survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) terhadap siswa dan guru agama di Jabotebak awal 2011, misalnya, justru menunjukkan sekolah-sekolah umum menjadi lahan subur penyebaran ideologi intoleran.

Perbaikan kurikulum pendidikan dan pengembangan kapasitas guru agama jelas agenda mendesak. Di luar itu, kia masih berharap pendidikan pesantren masih menjadi lembaga strategis mengembangkan wawasan Islam rahmatan lil-alamin.

Akhirnya, penyelesaian tiga level sumber intoleransi itu hanya bisa terwujud dengan komitmen kuat setiap elemen bangsa ini, terutama negara. Tanpa komitmen kuat dan aksi nyata, intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama masih akan menjadi momok di tahun-tahun mendatang, dan tak mustahil negara ini betul-betul terjerembab menjadi negara gagal.

*Penulis adalah  peneliti the Wahid Institute, Jakarta, dan pengajar pada Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon.

Sumber: http://www.sinarharapan.co.id | 12.01.2012 09:31

2 thoughts on “Merayakan Intoleransi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s