Membela Umat

Oleh Alamsyah M Dja’farTragedi Sape, Bima, dan Mesuji, Lampung, baru-baru ini sungguh mengoyak-ngoyak nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas kita. Kekerasan struktural yang mempertontonkan seolah-olah nyawa manusia tak ubahnya ayam potong itu semestinya menjadikan agamawan pihak yang paling tertohok. Bukankah sering didakwahkan, agama sumber nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas? “Satu nyawa dibunuh sama artinya membunuh manusia di seantero bumi”. Begitu doktrin Islam dalam SQ Al Maidah:32.

Mungkin agak berlebihan jika setelah ini akan ada tokoh agama turun ke jalan, duduk di depan istana, di tempat-tempat publik, atau di lokasi kejadian demi memberi dukungan kepada korban, mendesak presiden, aparat terkait, dan perusahaan nakal bertanggung jawab.

Bagi saya, aksi itu strategis dilakukan demi memaksa pemerintah, aparat, dan perusahaan mendengar dan menyelesaikannya hingga tuntas. Sejauh ini pesan-pesan agamawan lebih sering disampaikan lewat seruan moral dan pernyataan sikap melalui media, yang kita sendiri tahu ujungnya. Dan kasus Sape dan Mesuji jelas bukan “kasus biasa” dan karenanya diperlukan cara yang “tak biasa” meresponnya.

Akhir Agustus silam, dunia menyaksikan gerakan sosial yang dinilai inspiratif dilakukan Anna Hazare dari India. Gerakan mogok makan pendiri Gerakan Rakyat Melawan Korupsi (Bhrashtachar Virodhi Jan Aandolan) dengan dukungan lebih dari 5000 orang ini berhasil memaksa pemerintah India menyusun UU antikorupsi Jan Lokpal di negara dengan peringkat 87 dari 178 negara terkorup dunia (2010) itu. Menariknya, lelaki gaek kelahiran Ralegan Siddhi itu bukan tokoh agama. Ia mantan tentara. Saya memimpikan gerakan semacam itu justru terjadi di negeri dan digerakan tokoh agama.

Bagi yang pesimistis, mungkin akan mengatakan gerakan semacam itu dinilai sulit lahir karena perbedaan konteks sosial-politik India dan Indonesia. Apalagi untuk mewujudkannya juga butuh momentum. Tapi, dari keraguan itu justru saya bertanya-tanya, mengapa gerakan semacam tak lahir dari kalangan agama saat ini di tengah situasi keterpurukan bangsa yang makin akut?

Saya menduga-duga jangan-jangan ini terjadi lantaran tokoh-tokoh agama dan perilaku keagamaan kita betul-betul makin terjerumus dalam gejala –yang disebut KH Abdurrahman Wahid sebagai –“birokratisasi agama”. Pada akhir Agustus 2006, Gus Dur menuliskan kegelisahan itu di salah satu harian nasional dengan tajuk “Birokratisasi Gerakan Islam”.

Birokratisasi, kata Gus Dur, menunjuk keadaan di mana kepentingan para birokrat menjadi ukuran. Gejala itu juga merujuk situasi yang berpihak kepada siapa kekuasaan berada. Lalu perkara agama seolah-olah hanya milik tokoh agama yang berada dalam stuktur organisasi keagamaan.

Dalam penjelasan berikutnya, Gus Dur banyak mengulas mengenai sejarah kelahiran NU, Muhammadiyah, berdirinya Departemen Agama, dan MUI. Gus Dur hendak menunjukan, proses gerakan keagamaan secamam itu telah melahirkan ketergantungan pada birokrasi negara yang pada akhirnya membuat gerakan keagamaan lumpuh dan tidak kritis.

Ketergantungan itu, dicontohkan Gus Dur, dengan banyaknya keluhan dari tokoh-tokoh agama di daerah tentang kurangnya “fasilitas umat”. Sering didengar ungkapan “Pesantren kami melarat karena tidak dibantu oleh Pemda”. Ungkapan yang dianggapnya memilukan karena menunjukan terkikisnya kemandirian pesantren seperti ditunjukan sejarah masa lalu.

Situasi birokratisasi yang ditunjukan Gus Dur itu bisa kita perluas dengan fenomena ketergantungan organisasi keagamaan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, dengan birokrasi dan perusahaan-perusahaan. Yang tampak mencolok adalah ketika dilangsungkannya kegiatan-kegiatan pemilihan pimpinan. Perhelatan organisasi semacam itu biasanya membutuhkan fasilitas, kerjasama, dan dukungan pemerintah dan perusahaan. Bentuknya rupa-rupa, mulai dari tempat kegiatan, bantuan dana operasional, dan konsumsi. Dukungan dan bantuan semacam itu yang biasanya menyebabkan organisasi tersebut memiliki perasaan balas budi. Ini yang menyebabkan sulitnya organisasi mengambil sikap bersebarangan ketika kepentingan umat dilanggar.

Birokratisasi yang menyebabkan organisasi keagamaan atau tokoh-tokoh agama di dalamnya tak punya keberanian untuk bersebarangan dengan penguasa makin hari makin membuat mereka berjarak dengan soal-soal keumatan. Pada saat bersamaan, makin hari umat merasa organisasi keagamaan dan tokoh agama yang ada tak membantu dan menjawab persoalan yang mereka hadapi. Bagaimana mungkin mereka bersuara keras dengan perusahaan atau penguasa yang mengorbankan hak-hak rakyat jika digelayuti kekhawatiran akan kehilangan fasilitas dan pendanaan?

Dalam situasi demikian, pilihan masuk akal jika mereka berpaling pada organisasi, gerakan, atau tokoh agama, yang lebih menjawab kebutuhan mereka. Maka fenomena maraknya gerakan-gerakan keagamaan baru dan gerakan sempalan justru harus dilihat wujud dari kegagalan tokoh agama dan organisasi keagamaan mengurus umat. Seperti mekanisme pasar, pilihan rasional adalah memilih supplier yang paling dapat memenuhi kebutuhan individu. Tindakan kekerasan terhadap gerakan keagamaan baru dan kelompok sempalan dengan demikian bisa pula dibaca sebagai rasa frustasi akan kelemahannya sendiri.

Untuk mengatasinya, mau tak mau cara yang ditempuh adalah membangun kemandirian berbasis sumberdaya umat. Pemberdayaan umat harus menjadi hulu sekaligus hilir kegiatan yang dilakukan secara konsisten organisasi dan tokoh-tokoh agama, bukan pada kegiatan-kegiatan yang justru didesain untuk kebutuhan penguasa. Tokoh agama dengan demikian diandaikan sebagai “orang serba bisa” layaknya kiai-kiai kampung yang menjadi rujukan mulai dari masalah hilang ayam hingga perkawinan. Karena umat menjadi pusat dari kegiatan organisasi dan tujuan aksi-aksi tokoh agama, maka segala kebijakan yang menyengsarakan menjadi sasaran kritik meski bertentangan dengan keinginan birokrasi atau penguasa.

Peran berat ini hanya mampu diemban tokoh-tokoh agama yang terbukti bekerja melayani umat, bukan tokoh-tokoh agama karbitan yang besar di media. Keberhasilan gerakan Anna, misalnya, jelas tak lahir begitu saja. dukungan publik diperoleh lantaran kerjakerasnya sejak di desa miskin Ralegan Siddhi. Bersama tokoh agama lokal setempat, membangun sistem pengairan air di sana, mengelola simpan pinjam dan memulai gerakan melawan korupsi.

Di Indonesia kita memiliki Gus Dur yang telah bekerja mendampingi umat sejak tahun 70-an hingga akhir hayatnya. Dan saat ini, di tengah keterpurukan bangsa, kita betul-betul membutuhkan tokoh agama yang berani membela umat. []

http://www.pelitaonline.com/read-cetak/12026/membela-umat/ | Jumat, 30 Desember 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s