Minoritas dalam Ancaman

Oleh Alamsyah M. Dja’far*

Ada banyak fakta untuk mengatakan kelompok minoritas di negeri ini benar-benar berada dalam ancaman serius. Pembantaian warga Ahmadiyah di Cikeusik, perusakan dan pembakaran beberapa gereja di Temanggung awal Februari lalu, adalah dua di antaranya. Hingga saat ini komunitas Ahmadiyah yang selalu jadi korban kekerasan, terus diburu di banyak tempat dan justru dianggap sebagai pelaku sekaligus pusat masalah.

Di sejumlah daerah, terus muncul desakan kelompok masyarakat agar Ahmadiyah dibubarkan. Beberapa pemerintah daerah dan legislatif lokal juga mengeluarkan larangan terhadap aktivitas mereka. Bahkan, muncul upaya pemerintah daerah juga tentara yang mendata keberadaan warga Ahmadiyah. Membaca itu, saya ingat kisah yang menimpa orang-orang yang dianggap terlibat gerakan komunis. Yang menyedihkan lagi, tak hanya yang hidup, yang sudah meninggal pun masih disoal. Awal Maret, jenazah Ahmad Mulyadi (55), laki-laki yang diduga pengikut Ahmadiyah, dan baru dikuburkan beberapa jam dibongkar paksa.

Kisah yang satu ini juga membingungkan. Meski Keputusan MA tentang pembekuan izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Yasmin Bogor oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan (DTKP) Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dinyatakan batal demi hukum, namun Pemkot tetap akan mencabut izin tersebut. Alasannya, ada keresahan di masyarakat dan terus munculnya aksi demo yang menentang gereja.

Demi menjalankan kebijakan ini, Pemkot berjanji akan mengembalikan semua biaya perizinan yang telah dikeluarkan pihak gereja, membeli tanah dan bangunan gereja, serta berjanji memfasilitasi lokasi lain sebagai alternatif. Langkah yang disampaikan pada rapat pembahasan antara pihak pemerintah dan gereja awal Maret itu, tak lain sebagai pengusiran secara halus. Yang paling serius, tentu ketakpatuhan Pemkot terhadap keputusan MA.

Selain menghadapi intoleransi masyarakat, problem serius yang dihadapi kelompok minoritas seperti terbaca pada kasus di atas sesungguhnya datang dari negara (khusunya pemerintah). Melalui berbagai aparatusnya, pemerintah justu tampak ikut melempangkan jalan, dalam bentuk pasif (omission), maupun aktif (commission). Tindakan pasif negara itu misalnya tampak jelas dalam tragedi Cikeusik. Sebagai aparatus negara yang diberi kewenangan bertindak untuk mencegah kekerasan, polisi justru seolah tak berkutik dan hanya menjadi penonton.

Dalam sidang-sidang terdakwa pelaku kekerasan, misalnya, tersaji pemandangan di mana pengadilan membiarkan para pendukung pelaku kekerasan menghina pengadilan dengan teriakan dan hujatan berupa kata-kata “kafir”, “sesat”, “murtad”, “bahlul”, dan lain-lain. Sementara itu para pelaku kekerasan divonis ringan. Jadi, agak sulit menghilangkan kesan, pengadilan memang berada dalam tekanan massa.

Dalam penanganan kekerasan, dijumpai pula cara pandang aparat yang memposisikan korban kekerasan justru sumber masalahnya. Bukannya mencegah pelaku kekerasan melakukan penyerangan, korbanlah yang justru “diamankan”. Pada periode 2008 – 2009, dalam catatan the Wahid Institute (WI) tak sedikit mereka yang dituduh sesat, setelah “diamankan” itu mereka para korban justru “naik” status menjadi tersangka penodaan agama.

Kasus ketakpatuhan Pemkot Bogor tadi bukti penting di mana pemerintah terlibat aktif dalam pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama-berkeyakinan warganya. Bukti lainnya, seperti dimuat sejumlah media, tak jarang aparat polisi adalah pihak yang ikut bersama-sama satpol PP dan kelompok masyarakat tertentu memfasilitasi penyegelan atau penutupan gereja.

Perlu juga diingat, kasus-kasus kekerasan itu juga tak ujug-ujug terjadi. Kekerasan bertubi-tubi terhadap Ahmadiyah, misalnya, harus dilihat dari pelbagai diskriminasi dan intoleransi yang mereka alami sebelumnya. Begitupun aksi-aksi penutupan gereja yang trennya menanjak setelah dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No 8 dan No 9 Tahun 2006.

Dari sudut regulasi, UU hingga keputusan kepala daerah, tak sedikit yang sesungguhnya berpotensi melanggar dan mendiskriminasi hak kebebasan beragama-berkeyakinan warga negara. Salah satunya, UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tetap dipertahankan Mahkamah Konstitusi melalui putusan sidang Uji materi pada pertengahan April 2010.

Meski dipertahankan, dalam putusannya MK mengakui ada ketakjelasan konsep-konsep dan bentuk material yang dimaksud dalam UU tersebut, yang memungkinkan kesalahan dan bias penafsiran dalam praktik. Karena alasan tak punya kewenangan melakukan perbaikan redaksional, karenanya MK menyarankan perbaikan redaksional selanjutnya bisa dilakukan melalui proses legislasi yang normal.

PNPS ini adalah regulasi yang dipakai oleh hampir semua kasus-kasus penodaan agama, termasuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Jai) dan Warga Masyarakat. Oleh sejumlah kepala daerah seperti di Pandeglang, Jawa Timur, Jawa Barat, dan beberapa daerah lain, SKB itu dijadikan dasar hukum mengeluarkan kebijakan pelarangan aktivitas jemaat Ahmadiyah. Selain menyangkut problem hukum mengenai status SKB dalam aturan pembuatan perundang-undangan, SK pelarangan para kepala derah ini tampaknya telah melampaui kewenangan yang ada dalam SKB.

SK Bupati Pandeglang, misalnya, menegaskan melarang Ahmadiyah melakukan “aktivitas/kegiatan dalam bentuk apapun di wilayah Kabupaten Pandeglang”. Bandingkan dengan isi SKB Tiga Menteri yang mengatakan menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan “yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW”. Dengan mengatakan itu, Bupati Pandeglang sesungguhnya ingin mengatakan, Ahmadiyah memang divonis sesat dan dibubarkan, meski tak melalui proses peradilan, juga tahapan peringatan sebagaimana diatur PNPS. Sayangnya ini tak dilihat Mendagri sebagai sebuah pelanggaran serius.

Jika problem-problem semacam di atas tak bisa diatasi secara, bukan mustahil pelanggaran dan kekerasan terhadap minoritas, justru akan terus meningkat seperti yang terus kita saksikan sekarang ini. Dan mirisnya, pelanggaran ini justru dilakukan dan dilanggengkan negara, dalam hal ini pemerintah. []

*Peneliti  the Wahid Institute  dan pengurus Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)

Sumber: http://www.wahidinstitute.org | Kamis, 5 Mei 2011 02:44

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s