Pancasila, Pesantren, dan Sejumlah Tantangannya

Alamsyah M. Dja’far

Tak habis pikir, mengapa “orang-orang terdidik” itu seperti mati akal ketika berhadapan dengan iming-iming sorga dan agama? Mau-maunya disuruh tutup mata dengan kain warna gelap, berpindah negara dari Indonesia ke negara Islam, mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah, hingga meninggalkan kuliah. Mereka yang mengaku “korban” gerakan Negara Islam Indonesia (NII) bukanlah orang awam. Umumnya berasal dari perguruan tinggi dari jurusan-jurusan umum yang mengedepankan rasionalitas alias akal pikiran. Meski mengaku awam agama, tidakkah mereka memiliki akal pikiran, rasionalitas, untuk menyatakan baik buruknya ajakan itu. Saya jadi ingat hadis Nabi yang populer itu, al-dîn `aqlun lâ dîna liman la `aqla lah. Terjemah bebasnya, “agama itu rasional. Bukanlah orang beragama orang yang tak bisa menggunakan akal secara optimal.

Gerakan NII, sebuah gerakan yang memiliki doktrin hendak menggantikan  Pancasila dengan ideologi Islam, ini membanjiri media massa kita hari-hari ini. Informasinya berkejar-kejaran dengan pemberitaan aksi para terduga teroris dan bom bunuh diri –kondisi yang tentu membuat kita mengelus dada. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bahkan menilai radikalisme di Indonesia sudah lampu merah atau amat membahayakan (mediaIndonesia.com, 26/4).

Sejak rezim Orde Baru tumbang, Indonesia memang langsung dihadapkan pada tantangan gerakan radikalisme berbasis agama yang sebelumnya bisa diredam dengan kekuatan militer. Penguatan dan metamorfosa gerakan ini masih bisa kita rasakan hingga saat ini.

Banyak istilah untuk menyebut fenomena kemunculan kelompok-kelompok yang hendak menjadi Islam sebagai ideologi negara, dengan kata lain menggantikan Pancasila. Kelompok ini biasanya juga sangat “literer”, apa adanya dalam memahami Islam atau agama yang diyakini.

Selain “radikalisme”, kadang-kadang penyebutannya juga menggunakan istilah “fundamentalisme” yang dimaknai untuk menyebut sesuatu yang terkait dengan aktivitas politik, ekstrimisme, fanatisme, terorisme, dan anti-Amerikanisme. Istilah lain. Ada juga istilah “islamisme”. Yang terakhir ini merujuk pada sikap dan pandangan yang berusaha melihat Islam sebagai ideologi yang tidak hanya harus diterapkan dalam wilayah politik, tapi juga pada segala dimensi kehidupan masyarakat modern. Dalam pandangan kelompok ini, Islam harus menentukan segala bidang kehidupan dalam masyarakat tersebut, dari cara pemerintahan, pendidikan, sistem hukum, hingga kebudayaan dan ekonomi. Dari cara pandang ini karena itu kelompok ini melihat pentingnya kehadiran negara atau sistem Islam. Sementara sebagian besar muslim justru melihat, menjadi muslim tanpa harus menjadi islamis adalah sesuatu yang mungkin.

Ada pula yang menyebut gerakan atau ideologi transnasional. Istilah itu merujuk pada ideologi keagamaan lintas negara yang sengaja dimpor dari luar dan dikembangkan di Indonesia. Kelompok ini antara lain Majlis Mujahidin, Ikhawanul Muslimin, Jaulah , atau Al-Qaeda.

Selain mereka sebetulnya ada pula organisasi-organisasi keislaman lokal yang meski tak menghalalkan terorisme, tak ingin menggantikan Pancasila dengan Islam, tapi menggunakan cara-cara kekerasan, juga termasuk bisa dikelompokan gerakan radikal. NII juga bisa dikategorikan gerakan keagamaan lokal yang tak cukup memiliki pengaruh dari luar.

Salah satu buku hasil penelitian yang menurut saya cukup baik memetakan pengaruh gerakan impor itu adalah buku Greg Fealydan Anthony Bubalo, Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia (Bandung; Mizan, 2007). Mereka memetakan kategori gerakan keislaman yang berkiblat dari ideologi yang berkembang Timur Tengah. Saat ini pemetaan itu tentu saja sudah mengalami perubahan sesuai dinamika yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Pertama, gerakan Ikhawanul Muslimin, organisasi yang didirikan Hasan Albanna, yang diadopsi gerakan tarbiyah dan mulai berkembang di perguruan tinggi di era 80-an dan awal 90-an. Di masa itu gerakan ini tentu saja berkembang underground di bawah tekanan rezim Soeharto. Konsolidasi ini menemukan momentumnya ketika rezim Soeharto tumbang. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang berdiri pada April 1998, sebagian pemimpinnya kemudian mendirikan Partai Keadilan Sejahtera (waktu itu bernama Partai Keadilan).

Kedua, kelompok salafi. Kelompok ini sebagian besar berbasis lembaga dakwah dan pendidikan. Misalnya Yayasan al-Sofwah, Yayasan Ihsa at-Turost, dan Al-Haramain al-Khoiriyah. Gerakan salafi yang cukup fenomenal adalah Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Waljamaah (FKAWJ) yang melahirkan Laskar Jihad pimpinan Jafar Umar Tholib. Berdiri 1998, bubar Oktober 2002.

Ketiga, kelompok jihadi. Kelompok ini adalah kelompok paling ekstrem dari gerakan islamisme yang mengesahkan kekerasan seperti bom bunuh diri. Jaringan Islamiyah yang didirikan pada 1 Januari 1993 oleh Abdullah Sungkar termasuk kelompok. Jejaring inilah yang  kemudian melakukan aksi-aksi bom bunuh diri seperti yang dilakukan Imam Samudera dan kawan-kawan.

Gerakan-gerakan di atas tentu saja menjadi ancaman untuk membumikan semangat Pancasila sebagai kontrak sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus dipandang sebagai paham kebangsaan. Pancasila mengandaikan dengan jelas, Indoensia bukanlah negara agama juga bukan negara sekuler. Pada saat yang sama, Pancasila juga menegaskan jika negara melindungi segenap warga negara apapun latar belakangnya. Pancasila menolak segala bentuk kekerasan yang tak sah menurut hukum.

NU dan Pancasila

KH. Abdurrahman Wahid, akrab disapa Gus Dur, dalam tulisannya “Islam, Negara, dan Pancasila” di buku Mengurai Hubungan Agama dan Negara, (Jakarta; Grasindo, 1999), berpendapat, Pancasila dan Islam tak memiliki hubungan polaritatif, saling bertentangan, justru sebaliknya, versifat dialogis. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila juga bersumber dari nilai luhur yan ada dalam agama. Pada saat yang sama ideologi negara menjamin kebebasan pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya. Dengan kata lain, agama menurut KH. Abdurrahman Wahid berperan memotifikasi kegiatan individu melalui nilai-nilai yang diserap Pancasila dan dituangkan dalam bentuk pandangan hidup Bangsa.

Masih menurut KH. Abdurrahman Wahid, penerimaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu juga bentuk kesadaran atas realitas keberagamaan Indonesia. Islam di Indonesia bukan satu-satunya agama yang ada. Dengan demikian, negara harus memberi pelayanan yang adil kepada semua agama yang diakui.  Itu juga berarti negara harus menjamin pola pergaulan yang serasi dan berimbang antara sesama umat.

Ia memberi ilustrasi. Kalau berurusan dengan tentangga yang muslim dalam soal agama, misalnya, seseorang dapat menggunakan keislamannya. Kalau berurusan dengan sesama muslim dalam urusan negara atau dengan orang beragama lain dalam soal agama digunakanlah Pancasila.

Cara pandang semacam ini hanya mungkin diterapkan melalui strategi penemuan bersama prinsip-prinsip universal yang terdapat dalam setiap agama dan keyakinan, yang bisa dijadikan common platform setiap warga negara dalam merumuskan peraturan perundang-undangan atau kesepakatan hidup berbangsa bernegara. Dan debat yang terbuka adalah arena di mana setiap warga negara bebas mengemukakan pendapat mereka secara fair untuk merumuskan kebijakan publik. Dalam mekanisme semacam itu, perdebatan tentang tafsir Pancasila sebagai sebagai negara sekuler, Islam, atau kombinasi keduanya, juga menjadi sangat dimungkinkan dan sah. Debat ini pasti akan terus terjadi.

Sebagai organisasi keagamaan tradisional, NU memiliki sejarah pergulatan yang panjang terhadap pengakuan Pancasila sebagai dasar negara. Salah satunya adalah penerimaan Wahid Hasyim yang mewakili kalangan NU untuk mengganti piagam Jakarta dengan rumusan Ketuhanan yang Maha Esa dalam rapat anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan pada 18 Agustus 1945. Salah satu alasannya adalah mempertimbangkan situasi politik dan keamanan kala itu yang lebih memerlukan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya masih dapat ditampung pada pasal 29 ayat 2 UUD 1945.

Penerimaan Pancasila juga dihasilkan di Munas NU tahun 1983 di Situbondo yang salah satu agenda pentingnya membahas Pancasila kaitannya dengan asas organisasi. Dalam Munas, pembahasan ini menjadi tema pokok pada salah sub-komisi dalam Komisi Khittah, yaitu Sub-Komisi Deklarasi dimana KH. Abdurrahman Wahid menjadi pimpinan komisinya. Hasilnya Munas menghasilkan Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam, dengan lima butir pokok

Pertama, Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Republik Indonesia bukankan agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Kedua, “Sila Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Ketiga, bagi NU Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia. Keempat, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Kelima, sebagai konsekuensi dari sikap di atas, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengalamannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

Jauh sebelum kemerdekaan, penerimaan terhadap keragaman masyarakat dan nasionalisme juga ditunjukan NU dengan menerima negara Hindia Belanda sebagai negara Islam dalam Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin tahun 1936. Dengan merujuk kitab Bughyatul Mustarsyidin (hasrat para pencari petunjuk) bab Hudnah wal Imamah (perdamaian dan kepemimpinan), Indonesia dinilai sebagai negara Islam karena pertimbangan bahwa mayoritas penduduknya muslim dan pemerintah yang berkuasa saat itu tidak juga melarang orang untuk menjalankan agamanya, termasuk alasan bahwa wilayah Nusantara sejak dulu pernah dikuasai kerajaan-kerajaan Islam.

Dengan kenyataan di atas, tampaknya NU cukup berhasil membangun pondasi untuk menyelesaikan kerumitan untuk memposisikan relasi agama-negara, yang bagi sejumlah kelompok dewasa ini “bermasalah”.

Penerimaan terhadap Pancasila itulah yang juga mendasari keputusan di tahun 2007 dalam forum Bahstul Masail di Pesantren Zainul Hasan Genggong bahwa tak ada satupun nash dalam al-Quran yang mendasari gagasan negara Islam. Negara Islam atau khilafah Islamiyah merupakan persoalan ijtihadiyah.

Penerimaan terhadap pancasila ini dengan demikian harus terus dipertahankan dan disuarakan, apalagi di tengah situasi bangsa dan keagamaan yang sedang dalam ancaman gerakan radikalisme. Dan pesantren diharapkan menjadi pusat gerakan pengembangan nilai-nilai kebangsaan semacam ini. []

*Disampaikan dalam Dialog “Membangun Karakter Kebangsaan Melalui Pondok Pesantren dalam Upaya Mencegah Paham Radikalisme”, Kamis, 28 April 2011, Pondok Pesantren Al-Karimiyah, Sawangan Depok

7 thoughts on “Pancasila, Pesantren, dan Sejumlah Tantangannya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s