Antara Penafsiran dan Penodaan

Oleh Alamsyah M Djafar*

HARUS segera ditandaskan di sini, judul di atas diletakan dalam konteks relasi negara-warga negara, bukan di luar itu. Karenanya boleh saja lembaga keagamaan tertentu, Majelis Ulama Indonesia umpamanya, memvonis seseorang atau kelompok tertentu sesat lantaran menafsirkan sesuatu yang berbeda dari mainstream. Sejauh tak terbukti melakukan tindakan menebar kebencian, pandangan MUI itu justru mendapat perlindungan negara sebagai jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan atau kebebasan berekspresi setiap warganya. Tapi MUI tak bisa menggunakan tangan negara menghukum mereka yang dinilai sesat tadi. Negara tak dapat campur tangan di ranah ini. Mengapa? Berikut alasannya.

Pertama, menurut konstitusi, negara tak boleh membedakan warga negara karena alasan agama atau keyakinan, termasuk alasan ras maupun etnis. Negara harus memandang setiap warga negara dalam kedudukan setara. Itulah prinsip UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menandaskan negara ini negara hukum, bukan agama. Prinsip senada tercantum pada pasal 28D ayat satu dimana setiap orang mendapat perlakuan sama di mata hukum.

Kedua, negara melalui Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, tak memiliki kapasitas dan wewenang menentukan tafsir mana yang dipilih untuk memvonis seseorang atau sekelompok orang sebagai sesat dan menodaiagama. Idealnya negara diharamkan ikut campur dalam soal tafsir yang ada dan tumbuh beragam dalam setiap agama atau keyakinan. Campur tangan negara hanya dibolehkan dalam konteks menjamin dan memfasilitasi kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap warganya.

Dalam proses persidangan Uji Materi PNPS 1965 di MK, banyak ahli mengemukakan fakta-fakta keragaman dan kerumitan menyeragamkan tafsir. Yang menarik, perbedaan tafsir ini bahkan masuk pada isu paling krusial pendefinisian “pokok-pokok agama” yang dirujuk UU PNPS 1965.

Sebagai pihak terkait, dalam sidang MK sebuah Ormas Islam yang r tegas menolak pencabutan bahkan berbeda pemahaman dengan arus maenstream tentang pokok-pokok agama dalam Islam. Jika pandangan umum mengatakan pokok-pokok agama hanya menyangkut akidah (keyakinan), Ormas ini justru memasukan juga bidang syariat (hukum Islam) dan akhlak (etika). Dalam tiga bidang itu, selain perkara cabang (furuiyyah) juga terdapat pokok-pokok agama (ushuludin). Pendapat umum di kalangan ulama, pokok-pokok agama itu terangkum dalam rukun Iman dan Islam.

Ormas ini kemudian memberi contoh kasus dalam soal akhlak. Keyakinan bahwa sikap ikhlas sebagai syarat utama amal saleh menurutnya adalah perkara yokok (ushul). Sedang soal apakah kebaikan itu boleh diliput media demi .syiar Islam atau tidak karena bisa penyakit riya (sombong) adalah perkara cabang (furu‘). Maka menurutnya, jika ada orang Islam yang mengatakan tak perlu ada yang namanya ikhlas, dia bukan lagi Islam. Melihat perbedaan tersebut lantas manakah yang dipilih negara? Pandangan ormas Islam atau pandangan mayoritas kah yang dipilih? Jika yang dipilih pandangan mayoritas, bisakah dikatakan Ormas ini menodai agama karena berbeda?

Kerumitan lain menyangkut tafsir adalah tentang kriteria penafsir (mufassir). Dalam tradisi Islam, tafsir dan pandangan dan apa yang absah dan boleh menafsirkan al-Quran juga tidak tunggal. Dan bagaimana pula cara negara menentukan tafsir yang “disahkan”? Pendapat umum biasanya merujuk Imam Jalaluddin As-Suyuthy, ulama dan pakar hukum asal Mesir di abada ke-15, tentang kriteria penafsir. Dalam karyanya al-ltqan fi Ulum al-Quran, seorang mufasir diwajibkan menguasai 15 ilmu, di antaranya, nah-wu (gramatika bahasa Arab), sharaf (ilmu tentang formasi kata-kata bahasa Arab), fikih (hukum Islam) ushul fikih (kaidah hukum Islam), atau asbabun nuzul (sebab-sebab turunya al-Quran). Belum lagi menyangkut syarat lain menyangkut etika yang wajib dimiliki. Ada yang mensyaratkan lima, delapan, sembilan, atau 18 etika.

Ketiga, penafsiran termasuk yang berbeda dengan arus mainstream dapat disampaikan di depan umum. Dari sisi hak asasi manusia, menyampaikan pikiran, pandangan, atau tafsir tertentu masuk dalam wilayah forum internum. Menyampaikan penafsiran setarikan nafas dengan hak kebebasan berpikir, termasuk menyampaikan pikirannya.

Karena itu, buat saya agak membingungkan pandangan yang menyatakan PNPS tak melarang penafsiran terhadap suatu ajaran agama ataupun melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai suatu agama yang dianut di Indonesia secara sendiri-sendiri. Yang dilarang, ketika dilakukan di muka umum. Dengan kata lain, pernyataan ini hendak mengaskan, tafsir menyimpang tak boleh disampaikan dan hanya boleh ada dalam pikiran seseorang. Lalu bagaimana seseorang atau sekelompok orang, termasuk negara, mengetahui ada tafsir dari seseorang atau sekelompok orang yang telah menyimpang jika hanya ada dalam pikiran?

Dari sudut agama, usaha menyampaikan sesuatu yang dipandang ajaran agama bahkan bukan hanya bisa, tapi dianjurkan dan bernilai ibadah. Ini tercermin dari sebuah hadis Nabi populer, “sampaikan dariku meski seayat saja”. Ringkasnya, menyampaikan tafsir menjadi naluri setiap pemeluk sebagai bentuk ketaatan pada agamanya.

Dengan tiga alasan di atas saya berpandangan PNPS 1965 jelas bermasalah karena dipakai untuk menghakimi penafsiran seseorang atau sekelompok orang dan negara sudah terlalu jauh ikut campur dalam urusan internal warganya.[]

*Penulis, staf the Wahid Institute, Jakarta

Sumber: Harian Pelita | 07 Jan 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s