Sidang Uji Materi PNPS 1965; Jangan Ambil yang Enak-enak Saja

Oleh Alamsyah M. Dja’far

Dalam beberapa kali sidang Sidang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD sering melempar guyon. Dengar saja guyonannya pada Rabu pertengahan Februari lalu (17/02). “Saya pernah mengatakan itu ketika membahas Undang-Undang Mahkamah Agung dulu, ini orang Mahkamah Agung ini enak aja, kalau urusan gaji dia memberi contoh Singapura, tapi kalau urusan jam kerja memberi contoh Pakistan, lalu mau ambil yang enak-enak saja.” Hadirin yang ada di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan balkon tertawa.

“Yang kedua, tadi Pak Arsyad, bagaimana kalau penodaan seperti orang membentuk agama lalu ngajak orang-orang telanjang, apa ndak bikin orang marah? Apalagi Pak Arsyad tidak diundang ke situ, sehingga dia marah tadi,” hadirin kembali tertawa.

Di ruang balkon, pengunjung yang hadir didominasi massa dari Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Pembela Islam (LPI), dan beberapa ormas lain. Mereka yang berseragam serba putih itu memenuhi balok bagian tengah dan sebelah kiri. Sementara sebagian menghadiri sidang, di luar gedung puluhan massa dari FPI dan LPI juga berdemontrasi. Setiap kali sidang digelar, dengan mengendarai sepeda motor dan mobil bak terbuka mereka memang rajin menggelar demonstasi di halaman gedung MK. Seperti biasa aparat keamanan berjaga-berjaga di depan gedung MK.

Sebelum masuk ke ruang sidang siang itu (17/02), Majemuk sempat memantau perkembangkan di halaman gedung bernuansa Capitol Hill Amerika Serikat ini. Dua buah spanduk dibentangkan pada tiang listrik dan pohon.  Spanduk itu berisi  foto wajah para pemohon dan aktivis AKKBB. Di antaranya Ketua Umum ICRP Musdah Mulia, Mantan Ketua LBH Jakarta Asfinawati dan Direktur Setara Institute Hendardi. Yang unik di spanduk bagian atas juga terpampang dua foto pejabat negeri ini yang dituding antek-antek liberal: Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Salah seorang yang menjadi orator berteriak lantang menggunakan speaker yang diletakan di atas mobil mini. “Mereka yang akan mencabut PNPS adalah orang-orang kafir!,” teriaknya disambut takbir puluhan orang. Beberapa orang mengacung-acungkan bendera putih berlogo FPI.

Pak Arsyad, bernama lengkap Arsyad Sanusi, adalah satu dari tujuh anggota anggota majlis hakim konstitusi yang bersidang sejak pukul 10.00 WIB pada Rabu itu. Lelaki kelahiran Bone Sulawesi Selatan yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Makassar ini juga ikut mempertanyakan penjelasan yang disampaikan Ifdhal Kasim, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai pihak terkait dalam sidang yang dimulai Rabu pagi itu.

Menurut Ifdhal Pasal 1 UU No. 1 PNPS Tahun 1965 menyimpan masalah lantaran negara telah memasuki ruang forum internum. Pasal itu, kata Ifdhal, melarang adanya penafsiran yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama yang berada dalam alam pikiran, hati nurani dan alam subyektif setiap orang, yang sebetulnya tidak bisa dimasuki negara. Forum internum adalah kebebasan individual yang dimiliki oleh setiap orang untuk meyakini, atau berpikir, atau memilih agama yang diyakininya, meyakini doktrin-doktrin keagamaan yang menurut dia benar.

Saat membaca tahun UU tersebut, Ifdhal sempat terpeleset. “PNPS Tahun 1966”. Pengunjung yang dari pihak FPI dan LPI yang menolak pencabutan UU langsung berteriak, “huuuuu!”. “Maaf agak tidak terbaca,” kata Ifdhal melarat. Kali itu Mahfud tak mengingatkan pengunjung seperti sidang kedua pada tanggal 4 Februari. Pria kelahiran Sampang, Madura 13 Mei 1957 kala itu sempat meminta pihak keamanan “menertibkan” mereka yang berteriak-teriak “allahu akbar” selama persidangan berlangsung. Setelah diperingati, pengunjung mulai tenang.

Ketertiban selama sidang di MK ini relatif terjaga. Selain dijaga dari aparat keamanan MK yang berseragam safari, di ruang balkon sejumlah polisi  juga ikut berjaga-jaga. Selama sidang, pengunjung tak diperkenankan duduk bersilang kaki atau membawa botol air mineral. Majemuk juga sempat melihat peserta sidang di ruang utama dibangunkan petugas keamanaan karena mengantuk.

Ifdhal tak sepenuhnya menolak UU yang diteken Presiden Pertama RI Soekarno dan dikukuhkan kembali melalui UU No 5 tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang ini. Dalam rangka menjaga hak dan kebebasan orang lain, negara dibolehkan melakukan intervensi terhadap orang lain atau kelompok lain yang melakukan hatred, atau penghinaan, atau memberikan, menanamkan perasaan permusuhan kepada satu agama atau kelompok tertentu. Karena itu pasal 4 PNPS yang dimasukan menjadi pasal 165a dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tak bertentangan dengan konstitusi. Hanya saja, pembatasan pasal itu dinilanya masih sangat luas.  “Perlu dirumuskan secara benar sehingga tidak mengganggu kebebasan beragama orang lain,” tandasnya.

Hari itu agenda sidang adalah untuk mendengarkan keterangan saksi atau ahli dari pemohon, pemerintah, dan pihak terkait. Ahli dari pemohon yang dihadirkan, Luthfi Assyaukanie, dosen pengajar studi Islam dan filsafat agama di Universitas Paramadina Jakarta. Sementara ahli dari pemerintah HM. Atho Mudzar Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Latihan Keagamaan Kementerian Agama, Mudzakkir dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan Buya Bagindo Letter, ulama asal Sumatera Barat. Sementara pihak yang terkait yang dihadirkan masing-masing mewakili Pengurus Besar Nadhlatul Ulama, Majlis Ulama Indonesia,  Dewan Dakwah Islamiyah, Parisada Hindu Dharma, Komnas HAM.

Sebagian besar pihak terkait  yang dihadirkan di sidang itu setuju untuk mempertahankan PNPS. Suara yang sama juga dilontarkan ahli dari pemerintah. Atho Mudzar dalam keterangannya bahkan menjelaskan, PNPS tidak membatasi agama di Indonesia. “Jadi oleh karena itu, maka sebenarnya tidak ada agama yang diakui itu dan tidak perlu ada. Itulah luasnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965. Boleh semuanya mendapat jaminan UUD 1945,” katanya sembari menyinggung peran Deparatemen Agama mengeluarkan SKB tentang Ahmadiyah.

Sidang PNPS ini mulai bergulir sejak Selasa 17 Nopember 2009 dalam sidang pendahuluan. Pengajuan dilakukan sejumlah organisasi dan individu yang selama ini dikenal giat menyuarakan hak asasi manusia.

Nama-nama lembaga yang mengajukan adalah Imparsial (Perkumpulan Inisiatif Masyarat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan), Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), PBHI (Perkumpulan perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia), Demos (Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia). Sedang untuk perorangan, tersebut nama mantan Presiden RI almarhum KH. Abdurrahman Wahid, Prof. Dr. Musdah Mulia, Prof. M. Dawan Rahardjo, dan KH. Maman Imanul Haq.

Dalam draf setebal 62 halaman yang diajukan tim kuasa kepada majlis hakim di sidang perdana tersebut, pihak pemohon menegaskan PNPS bertentangan dengan prinsip “Negara Hukum” sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. PNPS juga bertentangan dengan pasal 28E ayat 1 dan 2, pasal 28I ayat 1, dan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 tentang hak beragama, meyakini, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Padahal mengacu pada sejumlah peraturan internasional, hak-hak tersebut sudah dilindungi sebagaimana Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 18, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICPPR) yang diratifikasi melalui UU No. 12 tahun 2005.

Untuk memperkuat permohonan, tim kuasa yang diberi nama Tim Advokasi Kebebasan Beragama (TAKB) juga mencantumkan sejumlah korban akibat UU ini. Misalnya Arswendo Amowiloto atas kasus publikasi hasil angket di tabloid Monitor yang menempatkan Nabi Muhammad di urutan ke-11, Lia Eden pimpinan Salamullah, Ardi Husain karena penerbitan buku Gelap Menuju Terang 2 (MGMT2),  Sumardin atas kasus salat bersiul, dan Yusman Roy atas kasus salat dwibahasa. Karena itu pemohon meminta agar PNPS itu dicabut.

Keinginan inilah yang menyulut sejumlah penolakan. Bahkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menuding mereka yang ingin PNPS dicabut sebagai kelompok ateis. “Belakangan ini, kelompok tersebut sedang mengganggu kerukunan umat beragama dengan `mengendarai` isu demokrasi dan HAM yang dinilainya over dosis karena menggambarkan penodaan agama sebagai kebebasan beragama, padahal tujuannya adalah kebebasan untuk tidak beragama,”  katanya di Jakarta, Selasa seperti dikutip Antara News.

Umumnya ormas Islam berpandangan, jika PNPS dicabut penodaan agama seperti yang sekarang berkembang dianggap akan merajalela. Mereka yang mengakui menjadi nabi baru bisa melenggang bebas. “Pandangan itu keliru. Bagi mereka yang terbukti menyebar kebencian atas nama agama atau apapun bisa menggunakan pasal lain dalam KUHP,” kata M. Subhi Azhari staf the Wahid Institute Jakarta yang terlibat dalam proses uji materi PNPS itu.

Pasal 156 menyebut, mereka yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Hingga kini sidang masih menunggu babak akhir keputusan MK. Ujungnya masih gelap apakah hakim akan memuluskan seluruh peromohonan pemohon di tengah penolakan sejumlah pihak termasuk dari ahli pemerintah dan pihak terkait. Ataukah akan memutuskan sebagiannya, atau menolak seratus persen. Semoga majlis hakim tak mengambil “yang enak-enak saja”. []

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s