Sertifikasi Halal Bebani Konsumen

Kewajiban setiap produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan rekayasa genetik, memiliki sertifikat halal, seperti yang tercantum dalam RUU Jaminan Produk Halal (RUU Halal), dinilai memberatkan konsumen. Biaya sertifikasi yang dibayar pengusaha akan dibebankan kepada konsumen melalui harga jual produk yang lebih mahal. Idealnya, sertifikasi hanya untuk produk yang tidak halal.

Menurut kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, selama ini pemberian label halal bersifat tidak wajib (voluntary) dengan biaya sertifikasi yang disetor ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) antara Rp 1 juta sampai Rp 5 juta. Tetapi, Kepala Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI, Nadzratuzzaman Hosen, menyatakan biaya sertifi- kasi halal untuk usaha ke- cil Rp 500.000 sampai Rp 800.000, dan Rp 1,5 juta untuk usaha menengah dan berlaku selama satu tahun.

Berdasarkan data LPPOM MUI ada sekitar 280.000 produk yang telah mendapat sertifikat halal. Sedangkan menurut Kadin, total produk yang beredar di pasar dan menjadi sasaran aturan sertifikasi halal mencapai mencapai 1 juta produk.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik, Hariyadi Sukamdani menyatakan, hal yang memberatkan dunia usaha adalah apabila sertifikasi halal itu diwajibkan. Apalagi, aturan wajib sertifikasi halal pun tidak pernah diberlakukan di negara lain.

“Kalau RUU Halal tetap disahkan, kami akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Bagi kami, mandatory atau voluntary itu prinsip, dan kecenderungannya mandatory,” katanya, Jumat (11/9) pagi.

Ketua Tim Halal Kadin Indonesia, Suroso Natakusuma menyatakan sertifikasi halal secara wajib akan sangat membebani usaha kecil dan rumah tangga. “Untuk biaya sertifikasi sebuah produk sekitar Rp 4-5 juta. Itu baru biaya sertifikasinya. Apabila ada bahan yang meragukan, auditor harus mengecek ke tempat asal bahan baku, termasuk ke luar negeri, dan itu membutuhkan biaya tambahan,” katanya.

Soal sertifikasi itu bersifat wajib atau sukarela, Suroso menyatakan justru pemerintah yang ngotot agar sertifikasi itu wajib dilakukan. “Kalau diterapkan pasti memberatkan konsumen,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha (GP) Jamu Indonesia, Charles Saerang mengatakan, ketika sertifikasi halal diwajibkan, akan semakin membebani pelaku usaha. “Dengan kondisi perekonomian seperti saat ini, kewajiban sertifikasi sangat memberatkan. Sebaiknya kita fokus ke produk tidak halal,” ujarnya.

Ketua Umum Kadin Indonesia, MS Hidayat menegaskan pihaknya menolak RUU Halal, apalagi jika diberlakukan secara wajib. “Itu hal prinsip yang tak lepas dari daya saing industri. Kompetitor Indonesia tidak mengalami beban yang demikian,” katanya.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Thomas Darmawan memberi contoh sertifikasi halal di Thailand, tetapi tidak diwajibkan. Sedangkan di Arab Saudi, hanya produk tidak halal saja yang diberi label. “Kecenderungannya, sertifikasi itu dilakukan per item karena terkait bahan baku dan bukan per produk. Itu akan memakan biaya, serta memberatkan pengusaha kecil-menengah dan juga konsumen,” ujar Thomas.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Amidhan, menegaskan proses sertifikasi kehalalan suatu produk tetap harus di bawah MUI dan bersifat independen. “Jangan sampai ada pihak lain yang bukan otoritas menetapkan kehalalan itu,” ujarnya.

Ketika ditanya sertifikasi itu memberatkan pengusaha dan konsumen, dia menyatakan pihaknya bisa saja membebaskan biaya sertifikasi, khususnya kepada UKM.

Terus Ditolak

Di tempat terpisah, sejumlah lembaga, organisasi, maupun individu, seperti Jaringan Indonesia Raya, The Wahid Institute, YLKI, LBH Jakarta, Konferensi Waligereja Indonesia, Bidang Diakonia Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Koalisi Perempuan Indonesia, yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Tolak RUU Jaminan Produk Halal meminta pemerintah dan DPR meninjau kembali RUU itu.

“Kami menolak RUU Jaminan Produk Halal. Penolakan ini bukan semata-mata memandang isu ini dari sudut pandang agama seperti yang selama ini diberitakan di berbagai media. Namun ada berbagai aspek yang kami pertimbangkan sebelum RUU ini telanjur disahkan,” kata Maruli Silaban dari Jaringan Indonesia Raya.

Dari aspek konstitusi ketatanegaraan, RUU itu bertentangan dengan asas kebangsaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, seperti yang diatur dalam Pasal 6 UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Per- undang-undangan.

Selanjutnya, dari aspek ekonomi, sertifikasi halal yang wajib dilakukan seluruh pelaku usaha akan mempersulit pengusaha bermodal kecil.

Kemudian, dari aspek sosiologis, RUU ini berpotensi menciptakan pengkotak-kotakan dalam masyarakat. Pengaturan mengenai penyimpanan, pendistribusian dan penyajian produk halal yang diharuskan terpisah dari produk yang haram akan berdampak adanya pemisahan di pasar dan pengotak-ngotakan konsumen.

Sedangkan dari aspek hukum, katanya, sudah banyak undang-undang dan peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur produksi dan distribusi makanan, termasuk sertifikasi halal.

Alamsyah M Dja’far dari The Wahid Istitute menambahkan pihaknya sepakat jika proses sertifikasi untuk menjamin kehalalan produk bersifat sukarela, bukan wajib. Sedangkan, Mike Verawati Tangka dari Koalisi Perempuan Indonesia pemerintah dan DPR tidak memiliki semangat keberagaman dan hanya lebih mengutamakan kepentingan politis ketimbang kebutuhan publik.

Di tempat terpisah, Ketua Dewan Integrasi Bangsa Salahuddin Wahid meminta DPR berhati-hati dalam membahas RUU Halal. “DPR harus berhati-hati karena banyak pihak menilai RUU bertentangan dengan UUD 1945,” katanya.

Pengamat politik Yudi Latif menilai pembahasan RUU itu mencerminkan DPR tidak punya skala prioritas dalam pembuatan undang-undang. “Cepat atau lambatnya pembahasan suatu undang-undang bergantung pada kesepakatan-kesepakatan yang terjadi di belakang atau di luar sidang DPR,” tegasnya.

Sedangkan, dosen pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Sudarnoto Abdul Hakim menyatakan pemberian label halal atau haram memang dibutuhkan masyarakat, tetapi tidak perlu diatur dengan UU. Pemberian label itu sebaiknya diserahkan ke lembaga independen, seperti perguruan tinggi, bukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti saat ini.

Di Malaysia, misalnya, memang ada lembaga semacam MUI, tetapi yang memberikan label halal atau haram adalah lembaga independen yang kredibel. Di negara-negara berpenduduk mayoritas nonmuslim, juga ada lembaga sejenis, karena negara ingin melindungi hak-hak warga negaranya yang muslim. “Artinya, labelisasi bukan sekadar memberi label haram atau halal, melainkan melalui penelitian yang kredibel oleh orang-orang yang mumpuni di bidangnya,” kata Sudarnoto.

Sumber: Suara pembaruan | 12/9/09

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s