Tersangkut Pasal Pengabaian Nilai-nilai Agama

Kasus Iklan Ki Joko Bodo dan Mamamia Indosiar

Oleh: Alamsyah M. Dja’far

Setelah iklannya di sejumlah stasiun teve dilarang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), kemungkinan besar keuntungan yang tangguk Ki Joko Bodo dari pesan layanan pendek (SMS) premium bakal melorot tajam. Dalam dua pekan, lelaki mengaku telah menerima lebih dari 70 ribu SMS seputar supranatural.

Pada 10 April 2008, lembaga beranggotakan sembilan komisioner itu mengeluarkan surat teguran bernomor 174/K/KPI/04/08 kepada stasiun teve yang masih menayangkan iklan paranormal kondang ini.

Bagi KPI, iklan Ki Joko Bodo dianggap mengabaikan nilai-nilai agama lantaran menjanjikan dapat mengubah nasib seseorang. “KPI Pusat mengingatkan dalam pasal 36 ayat 6 UU Penyiaran 2002, dicantumkan bahwa isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, atau merusak hubungan internasional,” demikian Siaran Pers KPI seperti dimuat dalam situs resmi mereka.

Selain itu, iklan ini juga dinilai melabrak pasal 46 ayat 3 (d) yang menyebut jika siaran iklan niaga dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama.

Pria yang akrab mengenakan baju berwarna gelap ini mengaku pasrah dan tak akan mengajukan potes atas larangan itu. “Bagi saya dihentikan sama saja, nggak rugi tuh,”kata paranormal Ki Joko Bodo kepada detikcom, Jumat sore (11/4/2008). Ia juga mengaku jika dirinya memang bukan mahkluk beragama, “…tapi makhluk ber-Tuhan”. “Orang beragama bisa menjelekkan agama orang lain, kalau percaya kepada Tuhan satu tujuan pada hakiki hidup,” katanya beralasan.

Dua iklan serupa lain jauh lebih beruntung. KPI hanya meminta Iklan layanan Dedi Corbuzier dan Mama Lauren dipindah jam tayang di atas pukul 22.00.

Berbekal dua pasal serupa, lima hari setelah itu KPI kembali menerbitkan surat teguran untuk penyelanggara program variety show Mamaia Indosiar dan program-program serupa lain seperti Star Dut dan Super Seleb Show lantaran menabrak waktu shalat Magrib. Teguran itu dikeluarkan setelah KPI mendapat masukan dari Majlis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan masyarakat.

Berdasarkan pemantauan KPI, program-program ini dimulai sebelum waktu shalat Maghrib tiba. Indosiar, masih di surat itu, hanya memberi sedikit jeda waktu untuk adzan maghrib dan kemudian dilanjutkan hingga larut malam.

“Selain mengganggu penonton di rumah, KPI pusat juga mendapatkan keluhan bahwa di studio Indosiar tidak disediakan tempat shalat untuk penonton acara reality show tersebut,” kata Ketua KPI Pusat Sasa Djuarsa Sendjaja, dalam surat yang dilayangkan ke PBNU, Selasa(15/4) seperti dirilis eramuslim.com.

Kalaupun dipersiapkan tempat shalat, menurut KPI pihak, Indosiar tidak mungkin bisa menampung ratusan penonton yang hadir, sambil menyiapkan tempat berwudhu sekaligus.

Tahun lalu lembaga ini juga menerbitkan sejumlah surat himbauan dan peringatan kepada seluruh stasiun teve terkait isu-isu keagamaan. Di antaranya peringatan agar Stasiun TV tidak menayangkan adegan yang tidak sesuai dengan suasana Ramadhan tahun lalu, sesuai hasil pemantauan MUI dan perbaikan sejumlah sinetron religi yang dianggap berbau kekerasan dan tak sesuai isi seperti sinetromn “Anak Yang Tega Membuang Orang Tua”, “Istri Buruk Rupa”, “Aisyah” dan “Solehah”

***

Enam tahun silam, ketika lembaga independen ini mulai dibentuk, sebagian kalangan dihinggapi kekhawatiran. Kewenangaan yang dianggap kelewat luas, menurut mereka, justu bisa menjadikan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ancaman bagi kebebasan informasi di Tanah Air. Jika tak hati-hati, lembaga produk refomasi ini bisa bak Departemen Penerangaan di masa Orde Baru –pandangan yang agaknya terkesan berlebihan.

Bagi Agus Sudibyo, peneliti ISAI dan Koordinator Lobi Koalisi untuk Kebebasan Informasi, masalahnya bukanlah pada otoritas KPI. “Problem KPI justru karena ia tidak mandiri sebagai lembaga regulator penyiaran. KPI masih harus berbagi peran dan wewenang dengan pemerintah dalam menentukan regulasi penyiaran di bawah undang-undang, termasuk dalam memberi izin penyiaran,” tulisnya dalam sebuah kolom di harian Kompas yang dimuat menjelang calon anggota KPI menjalani uji kepatutan dan kelayakaan di DPR.

Salah satu evidance yang ia ajukan adalah beberapa materi di pasal 32 ayat (4): izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan negara setelah memperoleh (c) hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dengan pemerintah; (d) izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio yang diberikan pemerintah atas usul KPI. Karena tak jelas sejauh mana KPI harus berbagi otoritas dengan pemerintah, menurut Agus bunyi Ayat 5 yang menyatakan secara administratif izin penyelanggaraan penyiaran negara melalui KPI itu justru mengesankan KPI hanya akan menjalankan fungsi administratif, menjadi ‘tukang stempel’ dari keputusan pemerintah.

Di luar pro-kontra itu, sebagian besar masyarakat setuju jika lembaga penyiaran independen memang dibutuhkan untuk menjaga agar tayangan radio, teve, dan internet lebih berkualitas. Sejumlah aksi yang dilakukan KPI sejauh ini juga cukup menggemberikan.

Melalui Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2003 yang disahkan di era Megawati Soekarno Putri itu, KPI memang diberi otoritas selain menetapkan Standar Program Siaran (SPS), juga menjatuhkan sanksi untuk stasiun teve publik maupun swasta yang dianggap melabrak Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yang secara substansial diatur dalam Undang-Undang penyiaraan. Bentuk sanksinya bertingkat, mulai dari teguran tertulis, mencabut hak siar, hingga pemidanaan.

Masalahnya muncul ketika peraturan-peraturan tersebut memasuki ranah normatif dan interpretable dalam Undang Undang Penyiaran terutama menyangkut isu keagamaan. Jika tak berhati-hati, kelak pasal ini bisa pula digunakan kelompok tertentu untuk mengadili kelompok lain. Dan, seperti dialami Majlis Ulama Indonesia, KPI bisa saja menjadi bagian dalam proses ini.

Sebut saja pasal 36 ayat 6 berisi larangan memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. Atau pasal 46 ayat 3 yang menyebut bahwa Siaran iklan niaga dilarang melakukan promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain

Pertanyaannya, bagaimana menentukan isi siaran dianggap merendahkan, melecehkan atau mengabaikan nilai-nilai agama? Siapa yang berwenang menetapkan itu? Bagaimana melihat banyaknya ragam perbedaan pandangan keagamaan dalam agama? Apakah sesuatu yang dianggap berbeda dari pandangan keagamaan mayoritas bisa dianggap melecehkan atau mengabaikan agama dan karenanya dilarang disiarkan? Rentetan pertanyaan ini adalah pekerjaan rumah yang perlu dibenahi segera.

Pandangan ini tak berarti menganggap bahwa tayangan supranatural yang kini meruyak itu “tak bermasalah”. Hanya saja untuk mengatasinya diperlukan langkah strategis yang justru tak menimbulkan masalah-masalah baru. []

Sebagian besar dimuat pada Monthly Report The Wahid Institute Jakarta April 2008

One thought on “Tersangkut Pasal Pengabaian Nilai-nilai Agama

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s