Kemana Sepuluh Panduan Sesat Mengarah?

Oleh: Alamsyah M. Dja’far

Dari Hotel Sari Pan Pasific di Jalan Thamrin Jakarta, sepuluh kriteria Aliran Sesat diliris Pengurus Pusat Majlis Ulama Indonesia awal Nopember lalu. Sekelompok orang, seturut panduan ini, dikategorikan sesat jika mengingkari satu di antara rukun iman yang enam, meyakini atau mengikuti keyakinan yang tak sesuai al-Quran dan sunnah, atau meyakini turunnya wahyu setelah al-Quran (Lihat 10 Panduan Itu…).

Panduan itu dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional MUI tahun 2007 yang digelar Selasa (6/11) dan dihadiri seluruh pengurus MUI, ketua dan sekretaris MUI Provinsi se-Indonesia. Selain sepuluh panduan, forum tahunan yang ditutup Yusuf Kalla di Istana Wakil Presiden itu juga meghasilkan 14 rekomendasi terkait situasi mutakhir.

Di luar kasus penyesatan, sebagian besar rekomendasi MUI seperti Pilkada, penyelanggaraan Bank Syariah, alokasi anggaran MUI, perlindungan TKI seakan tenggelam. Maklum sejak dua bulan terakhir, isu kelompok meyimpang membanjiri pemberitaan media massa tanah air. Yang paling gencar tentu saja kelompok yang mengklaim punya 41 ribu pengikut Sang Nabi dari Gunung Bunder Ahmad Moshaddeq: Al-Qiyadah Islamiyah.

Pihak MUI beralasan, panduan itu menjadi kebutuhan mendesak bagi mayarakat yang berpotensi jadi korban kelompok yang dituding sesat sekaligus keresahan yang ditimbulkannya. “Harus dibedakan antara kesalahan dan kesesatan,” kata Sekretaris Umum MUI HM Ichwan Sam dalam konferensi pers usai Rakernas Selasa (6/11) awal bulan lalu seperti dikutip Suara Merdeka. “Kesalahan adalah kekeliruan pemahaman dan praktik yang terkait dengan perkara syariah yang konsekuensinya hanya maksiat. Sedang kesesatan adalah kekeliruan pemahaman yang terkait dengan perkara aqidah atau syariah, tapi diyakini kebenarannya yang konsekuensinya adalah kekufuran”.

Bagi sebagian kelompok, langkah menerbitkan sepuluh panduan oleh ormas yang dibiayai pemerintah ini dikhawatirkan memicu aksi anarkis seperti kasus-kasus sebelumnya paska dikeluarkanya fatwa-fatwa sejenis. Terkait kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah Januari silam, misalnya, temuan Komnas HAM mengokohkan dugaan itu. Dalam laporannya, komisi yang kini dipimpin mantan Direktur Elsam Ifdhal Kasim itu menyatakan, fatwa-fatwa MUI ini berperan langsung membentuk sikap intoleran dan kebencian, yang tak jarang berujung tindak kekerasan. Fatwa ormas yang berdiri 26 Juli 1975 di Jakarta inipula yang dijadikan, baik oleh sekelompok orang maupun aparat, menggulung para pengikut al-Qiyadah di sejumlah daerah.

Dituding begitu pihak MUI menampik. Dalam berbagai kesempatan, lembaga yang berkantor di Masjid Istiqlal ini berkali-kali menandaskan jika tugas mengantisipasi aksi anarkis ada di tangan pemerintah melalui aparatnya. Tugas Ulama, hanya menjaga akidah umat. Apalagi dalam setiap fatwanya, lembaga yang juga diisi tokoh agama dari Dinas Rohani Islam Angkatan Darat, Udara, Laut dan POLRI ini jelas-jelas jika tak mentolelir kekerasan.

Buat ormas yang sudah dipimpin lima tokoh ini, soal aliran sesat memang perkara serius. Fatwa serupa penegasan keseesatan Al-Qiyadah sebetulnya sudah dilansir 24 tahun silam. Lewat Sidang MUI pada 27 Juni 1983, kelompok yang tak mempercayai hadis juga dinyatakan sesat. Belakangan kemunculan kelompok yang dinilai sesat ini muncul beruntun.

Atas alasan itupula lembaga yang sebagian biaya operasionalnya didanai APBN lewat Departemen Agama itu mengaku kekurangan sangu untuk mengkaji dan memberi penyuluhan soal aliran sesat yang kini bejibun. Seperti diakui Sekretaris Umum MUI Ikhwan Syam usai diskusi Trijaya FM di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (3/11/2007), tahun ini anggaran MUI memang naik sekitar 13 persen dari sebelumnya. Dari 16 triliun menjadi 18 triliun per tahun. “Idealnya sebenarnya banyak sekali,” katanya sembari menyodorkan bukti jika 93 persen sekolah Islam di Indonesia ini dipegang swasta. Itu artinya upaya “menggarap” aliran sesat jauh membutuhkan biaya besar.

Bagi kelompok yang getol memperjuangkan kebebasan beragama, perkara doku ini yang bikin jengkel. “Bayangkan sudah dibiayai negara banyak, eh malah bikin dipakai fatwa yang bikin kisruh,” kata seorang aktivis sebuah LSM di Jakarta. Tak heran, saat merebak kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah awal tahun lalu, mantan Presiden Abdurrahman Wahid mendesak pemerintah untuk mencabut bantuan tersebut. Dengan begitu implikasinya jelas. MUI sama posisinya dengan ormas lain serupa Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Saat ia masih menjabat presiden, pikiran serupa juga dilontarkan Gus Dur.

Bicara dana, jalur pemasukan ke MUI sebenarnya tak hanya dari APBN. Beberapa lembaga seperti dirujuk dalam Pedoman Rumah Tangga MUI disahkan 28 Juli 2005 Jakarta, bisa dianggap lembaga yang banyak meraup rupiah. Dua di antaranya: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika (LP-POM) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Setiap perusahaan yang ingin mendapat stempel halal MUI mesti menggelontorkan rupiah. Tak jelas berapa rupiah yang dikeluarkan perusahaan untuk setiap jenis produknya.

Lembaga terakhir juga terbilang basah. Simak saja Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, disingkat DSN-MUI, Nomor 02 Tahun 2000 yang bisa diakses publik via website resmi MUI http://www.mui.or.id pada kanal DSN. Lembaga berisi agamawan, praktisi, atau pakar atas persetujuan MUI ini ditahbiskan sebagai satu-satunya badan yang berwenang dan mempunyai tugas utama mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan Syariah, termasuk fungsi pengawasan terhadap penerapan fatwa untuk seluruh lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air.

Selain transport bulanan, setiap kali rapat setiap anggota lembaga yang kali pertama bersiri di era kepemimpinan KH. Ali Yafie itu juga mendapat jatah transport. Dana itu diambil dari alokasi yang sudah dianggarkan dalam anggaran tahunan DSN.

Tak hanya itu, DSN mewajibkan kepada setiap lembaga keuangan Syariah serupa bank-bank syariah atau lembaga lain yang berkepentingan dengan syariah untuk menyetor, DSN menyebutnya, “dana kepesertaan” dan “iuran bulanan”. Besarnya? Dipatok langsung lewat Surat Keputusan DSN. Yang bikin ngiler, di luar itu DSN juga memperoleh dana operasional dari Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.

***

Bak gayung bersambut, sehari (7/11) setelah Rakernas MUI, di kantor Kejaksaan Agung digelar rapat Koordinasi Pengawasan Kepercayaan Masyarakat (Pakem) yang dihadiri perwakilan dari Departemen Agama, MUI, Asisten Intelejen ABRI, Markas Besar Kepolisian RI dan Deputi II BIN.

Berbekal 10 panduan tadi, rapat yang berlangsung pukul 10.30 hingga 13.00 itu akhirnya menetapkan, kelompok al-Qiyadah Islamiyah sesat. Itu berarti pemerintah lewat Kejaksaan Agung secara resmi memvonis sesat kelompok denga 800 orang pengikut inti itu. Segala atribut terkait Al-Qiyadah seperti buku-buku yang telah diterbitkan ditarik dari peredaran. Bagi mereka yang kelak terbukti menyebarkan, penjara menanti.

Rasanya sepuluh panduan itu tak berakhir hanya di sini. Terbuka peluang untuk dipakai masyarakat untuk melegitimasi aksi kekerasan atau aparat untuk “mengamankan” mereka-mereka yang dinilai sesat. Sebuah media Islam edisi bulan lalu seakan mengarahkan sorotan ke sejumlah penerbitan yang dinilai menyebar aliran sesat serupa ide Marxisme, pluralisme, dan nikah beda agama. Kemana lagi 10 panduan mengarah? []

Sepuluh Panduan itu…

  1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam.
  2. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tak sesuai dengan al-Quran dan sunnah.
  3. Meyakini turunnya wahyu setelah al-Quran.
  4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi al-Quran.
  5. Melakukan penafsiran al-Quran yang tak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
  6. Mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran Islam.
  7. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul.
  8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir.
  9. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke baitullah, salat wajib tidak lima waktu.
  10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.

Dari berbagai sumber.

Dimuat Monthly Repot edisi Desember 2007 The Wahid Institute Jakarta dengan beberapa suntingan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s