Media dan Kode Etik Jurnalistik

Media massa (pers)

 

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (UU Pers No. 40 Pasal 1 ayat 1). Dan segala kegiatan atau pekerjaan yang terkait dengan proses mengumpulkan menulis dan memublikasikan informasi tersebut disebut dengan jurnalisme.

 

Peran dan fungsi pers

1.    Menyebarkan informasi (to inform)

2.    Mendidik (to educate)

3.    hiburan (to entertain)

4.    kontrol sosial (social control)

5.    lembaga ekonomi 

 

 

Payung hukum

1.    Pasal 21 TAP MPR XVII/tentang Piagam HAM

2.    Pasal 14 ayat (2) UU No. 39 tentang HAM

3.    UU. No. 40 Tahun 1999

4.    Pasal 19 ayat (2) Konvenan Internasiona Hak Sipil dam Politik yang diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005

 

Kode Etik Jurnalistik

Kode etik jurnalistik merupakan himpunan etika atau pinsip dan nilai-nilai moral- etis yang mengatur sekaligus menjadi pedoman operasional pelaksanaan tugas dan profesi kewartawanan.

Berikut ini adalah Kode Etik Jurnalistik yang dirumuskan dan disepakati oleh hampir 30 nama organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers, pada 14 Maret 2006 di Jakarta.

Pertama, Jurnalis bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat, dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Kedua, Jurnalis menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Cara-cara profesional itu adalah:

1.    menunjukkan identitas diri kepada narasumber;

2.    menghormati hak privasi;

3.    tidak menyuap;

4.    menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;

5.    menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;

6.    tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;

7.    penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Ketiga, jurnalis selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Keempat, Jurnalis tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Bohong, berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

Kelima, jurnalis tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Keenam, Jurnalis tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Ketujuh, jurnalis memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya (UU Pers No. 40 Tahun 1999 Pasal 1 ayat [10]). Embargo, penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. “Off the record”, segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Kedelapan, jurnalis tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Kesembilan, jurnalis menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Kesepuluh, jurnalis segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Kesebelas, jurnalis melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya (UU Pers No. 40 Tahun 1999 Pasal 1 ayat [11]). Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain (UU Pers No. 40 Tahun 1999 Pasal 1 ayat [12]).

Sumber Bacaan: Kode Etik Jurnalistik, 14 Maret 2006; UU No 40 Tahun 1999; Onong Uchjana, MA, Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktik (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999); Abdul Manan, Profil AJI (Jakarta: AJI, 2006)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s