Pluralisme

Sebagai gerakan agaknya pluralisme masih akan menghadapi tantangan yang tak enteng di tahun mendatang. Seperti tahun lalu, fatwa ulama masih akan dipakai masyakarat untuk menyelesaikan kasus kebergamaan yang dianggap aneh, apalagi sesat. Kasus terbaru, Lia “Eden” Aminudin. Entah dengan kasus “sholat bersiul” ala Pak Tua yang terjadi baru-baru ini. Semoga ia tak mengalami nasib serupa.

 

Sebenarnya, tak ada yang salah dengan keinginan ulama mengeluarkan fatwa atau rekomendasi (taushiyyah). Yang bermasalah justru lebih pada tak jelasnya batasan di mana peran dan wewenang ulama (agama) dan negara (hukum). Selama ini oleh masyarakat fatwa bisa dijadikan sebagai fakta hukum untuk memvonis seseorang atau sekelompok orang dengan pasal karet: menodai, menghina agama, atau meresahkan. Kadang atas dugaan itu pula, aparat keamanan dan pengadilan menghukumi mereka. Padahal, sesat tidaknya seseorang tak bisa dijadikan fakta hukum. Yang bisa adalah ketika seseorang atau sekelompok orang terkait perkara pidana: mengancam keselamatan orang, melakukan tindak kekerasan, melakukan kebohongan publik, mengambil paksa hak orang lain, membunuh, mencuri dan seterusnya.

 

 

Di samping soal fatwa, gerakan pluralisme juga masih akan menghadapi, saya menyebutnya, “egoisme mayoritas”. Segala yang dianggap beda, aneh, dan tak lazim seakan tak layak hidup berdampingan. Dalihnya? Bisa sesat, berbau Barat, tak islami, zionis, kristenisasi, dan seterusnya. Situasi ini banyak menimpa kelompok minoritas, agama maupun etnis.

 

Untuk mengatasinya, sebenarnya saya masih percaya bahwa peran negara menjadi salah satu jawabannya. Entah kalau anda sudah tak percaya lagi pada peran negara dalam melindungi kepentingan warganya. Negara, dalam hal ini pemerintah, harus tegas membedakan antara wewenangnya sendiri dengan wewenang agama. Bukan malah mengambil wewenang agama, lalu lalai pada wewenangnya sendiri. Membiarkan mereka yang telah merusak masjid-masjid Ahmadiyyah, bangunan sebuah pesantren yang dinilai menyebabkan ajaran sesat, atau kafe-kafe malam, misalnya, bagi saya sama halnya negara lalai akan wewenang sendiri.  

 

Terus terang saya kadang khawatir jika kondisi ini terus dibiarkan, mereka yang minoritas dan terdzalimi itu suatu ketika bisa apatis pada hukum, lalu balik melawan dengan cara mereka sendiri. Jika itu yang terjadi, maka kita sebetulnya dihadapkan dua masalah sekaligus: problem “mayoritas” dan “minoritas”.

 

Di Eropa, problem minoritas itu betul-betul terjadi dan dilakukan oleh komunitas yang di Indonesia adalah mayoritas. Di Prancis dan Australia, sebagian komunitas muslim melakukan  perlawanan dengan caranya sendiri: mengamuk, membakar mobil, bentrok dengan aparat keamanan, atau baku hantam dengan warga setempat. Tapi, saya mengerti –dan tidak berarti saya setuju dengan tindak kekerasan—itu  terjadi lantaran mereka merasa dizhalimi oleh sesuatu yang mayoritas. Saya dan anda, tentu tak mau itu terjadi bukan? Ini bukan hanya masalah negara, tapi juga kita sebagai warga negara.

 

Dimuat Majalah Syir’ah 50

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s