Formalistik

 

Hari-hari ini kita memang boleh berbangga, Indonesia kita jauh lebih demokratis dibanding masa-masa sebelumnya. Pemilu nasional sudah dilakukan secara langsung. Begitupun Pilkada. Piranti-piranti demokrasi lainnya seperti partai politik, lembaga legislatif, dan yudikatif boleh dibilang sudah cukup memadai. Tapi, hari-hari ini kita justru semakin merasakan demokrasi hanya berkubang di lumpur formalisme yang prosedural. Dan begitulah memang wajah negeri kita sekarang. Semuanya serba formalis dan prosuderal, mulai dari proses penegakan keadilan hingga soal perilaku keberagamaan kita.

 

 

Dalam hal penegakkan keadilan misalnya, kita sering memaknai keadilan justru sekadar hasil dari sebuah proses pemenuhan terhadap prosedur-prosedur tertentu, dengan mengabaikan nilai-nilai keadilan itu sendiri. Keadilan lalu berarti sama dengan sebuah kepastian hukum yang merujuk pada keselarasan tingkah laku dengan pasalatau undang-undang tertentu. Keputusan tertentu dianggap adil jika ia sudah memenuhi aturan dan ketentuan yang ada. Jika aturannya tak ada, suatu perbuatan –yang meski dalam common sense dinilai sebagai tindakan pidana—tak bisa dikenai sanksi hukum.

 

Hal serupa juga terjadi dalam sikap keberagamaan kita. Kita lebih suka bicara simbol ketimbang menyerap nilai-nilai yang terkandung di balik semua itu. Kita lebih suka berpikir bahwa yang dimaksud islami itu jika kita menggunakan pakaian “islami”, tinggal di perumahan-perumahan “islami”, membaca bacaan-bacaan “islami“, membela mati-matian pendapat “ulama” hanya karena secara prosedural meraka punya kewenangan, dianggap bukan islami hanya karena sesuatu datang dari barat, seterusnya dan seterusnya. Kita ogah untuk berpikir dan merenung apa sebenarnya yang dimaksud “islami” itu dan apa manfaatnya buat kehidupan kita dan untuk sesama. Kita ogah jujur pada nurani kita yang paling dalam.

 

Yang menarik, hari-hari ini sebagian kelompok dengan mengatasnamakan agama juga berusaha menempuh “prosedur” demokrasi dalam mencapai cita-cita dan pandangan keagamaan mereka walaupun dalam praktinya seringkali mengabaikan nilai-nilai demokrasi.

 

Baru-baru ini, setelah heboh “serangan” sekelompok ormas Islam terhadap Jaringan Islam liberal (JIL) di Jakarta sebagai imbas dari fatwa MUI tentang pengharaman terhadap paham pluralisme, sekularisme, dan liberalisme, hal serupa juga terjadi di Padang. Pusaka nama lembaga itu. Melalui forum dialog dan debat di DPRD, 19 Agustus silam, Pusaka akhirnya divonis dengan dua tuntutan: pertama, dalam tempo tiga hari pusaka harus bubar; kedua, menghukum sudarto, direktur Pusaka dengan hukuman dibuang sepanjang adat. Tapi, lantaran Sudarto bukan orang minangkabau, tapi hanya seorang sumando (beristri orang minangkabau), maka hukumannya diusir dari kota padang.

 

Dari kronologis yang disebar Sudarto di beberapa milis, cara-cara yang dilakukan para penuntut seakan-akan hendak memperlihatkan cara-cara yang demokratis. Berpegang pada Fatwa MUI, mereka mendatangi kantor, berdialog dengan pihak pusaka tentu saja dengan para pengikut yang tak sedikit jumlahnya, meminta data-data lembaga, sempat pula memotret sana-sani sebagai pendukung data. Melalui surat mereka mengundang Sudarto untuk hadir dalam acara dialog dan debat yang akhirnya berujung dua vonis tadi.

 

Peristiwa semacam ini, kita tahu, mungkin tak hanya sekali terjadi di Padang. Dengan semangat yang sama ia bisa terjadi di berbagai daerah. Dan itu artinya kita memang belum beranjak dari demokrasi yang formalistik-prosedural.

 

Dimuat Majalah Syirah Edisi 46/V/Oktober 2005

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s